REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ali Masykur Musa menilai Nahdlatul Ulama (NU) tidak lagi cukup memandang kiprahnya dalam batas-batas geografis Indonesia. Perubahan dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung menuntut NU memperluas perannya sebagai kekuatan yang ikut membangun perdamaian dan kehidupan global yang harmonis.
“NU harus menjadi bagian warga dunia, karena saat ini telah terjadi state borderless,” ujar Ali Masykur Musa dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Majelis IPNU, Jumat (7/8/2026).
Baca Juga- Konsumsi Masyarakat Terjaga Ditopang Stimulus Pemerintah
- Mahasiswa KKN UGM di Biak Pulang ke Yogyakarta Naik Airbus A400M, Ini Alasannya
- Polda Jateng Siap Bantu Ekshumasi Jenazah Sutrimo
Menurut Ali Masykur, perkembangan zaman telah membuat batas antarnegara semakin cair. Arus informasi, teknologi, ekonomi, interaksi sosial, hingga berbagai persoalan kemanusiaan bergerak melampaui batas-batas teritorial. Apa yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat memberikan pengaruh terhadap masyarakat di belahan dunia lainnya.
Kondisi tersebut, kata dia, membuka ruang yang lebih luas bagi NU untuk membawa nilai-nilai yang selama ini tumbuh dalam tradisi keislaman Indonesia ke tingkat global. NU tidak hanya dituntut memberikan kontribusi bagi kehidupan kebangsaan, tetapi juga mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dunia.
Ia membayangkan NU sebagai kekuatan yang turut membangun 'peaceful coexistence' - kehidupan bersama yang damai di tengah dunia yang semakin tanpa batas - melalui pendekatan yang ia sebut sebagai equilibrium diplomacy.
“Karena sekarang tidak ada kekuasaan yang diperoleh tanpa menuju kekuatan diplomasi,” katanya.
Pernyataan tersebut membawa gagasan kepemimpinan NU keluar dari kerangka organisasi internal. Bagi Ali Masykur Musa, Ketua Umum NU ke depan harus memahami bahwa kepemimpinan organisasi juga bersentuhan dengan dinamika geopolitik dan hubungan antaraktor di tingkat global.
Di sinilah ia membedakan antara hard diplomacy dan soft diplomacy.
Menurutnya, 'hard diplomacy' merupakan domain negara, yang dijalankan melalui perangkat negara seperti Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri.
Sementara NU memiliki ruang yang berbeda.
“Kalau NU harus mengambil peran, namanya soft diplomacy,” tegasnya.
Soft diplomacy, dalam kerangka pemikiran Ali Masykur Musa, menjadi instrumen yang memungkinkan NU menghadirkan pengaruh melalui kekuatan sosial-keagamaan, nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaringan ulama, pesantren, masyarakat sipil, serta tradisi dialog dan perdamaian yang selama ini menjadi bagian dari karakter Nahdlatul Ulama.
Karena itu, ia menilai karakter kepemimpinan NU ke depan perlu mengalami perluasan perspektif. Ketua umum tidak cukup hanya memahami persoalan internal organisasi, tetapi juga harus memiliki wawasan tentang perkembangan dunia.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara