REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Persoalan administrasi hukum yang kerap dihadapi masyarakat dan pelaku usaha menjadi fokus Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung, Jawa Barat, Ahad (30/8/2026).
Setelah membuka akses konsultasi pada hari pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum memperluas edukasi publik melalui enam sesi talk show.
Baca Juga- Kisah Anak Kecil, Penyihir, dan Rahib Sekaligus 30 Hikmah Penting yang Patut Direnungkan
- Ayat Kursi Jika Dibedah Ternyata Terdiri dari 10 Kalimat Penuh Makna, Berikut Penjelasannya
- Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Warga NU Optimistis Ekonomi Makin Kuat
Animo masyarakat cukup tinggi. Sebagian pengunjung datang untuk mencari tahu layanan yang bisa diakses.
Sebagian lainnya langsung memanfaatkannya untuk mengurus legalitas badan usaha.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum sangat beragam. Karena itu, layanan harus disertai informasi yang mudah dipahami.
Dia mengatakan, transformasi digital semakin bermakna jika masyarakat memahami layanan yang tersedia dan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan.
“Karena itu, kami tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga terus memberikan edukasi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Salah satu topik yang dibahas adalah jaminan fidusia. Edukasi mencakup pendaftaran jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual dan pentingnya penghapusan jaminan setelah kewajiban selesai.
Persoalan badan usaha juga mendapat perhatian. Ditjen AHU memberikan edukasi mengenai layanan Perseroan Terbatas. Materinya mencakup laporan tahunan, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), dan status PT nonaktif.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika