REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi penghentian ekspor gas ke negara tetangga. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia karena dinilai dapat memperkuat pasokan gas bagi industri dalam negeri.
Opsi yang dipertimbangkan Bahlil tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor manufaktur nasional. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, industri pengguna gas saat ini masih menghadapi kesulitan memperoleh pasokan. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih mengutamakan kebutuhan domestik dibandingkan dengan ekspor.
Baca Juga- Fasilitas KITE Pembebasan Dorong Ekspor Batik Indonesia ke Jepang dan Australia
- Ekspor Tumbuh, Kebutuhan Logistik Internasional Ikut Menguat
- Pupuk Kaltim Seimbangkan Ekspor dan Kebutuhan Domestik
"Sebagaimana kita ketahui, saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas. Jadi, opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat. Berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, gas merupakan salah satu sumber energi utama bagi sejumlah sektor industri nasional. Ketersediaan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas produksi, terutama bagi industri yang mengandalkan gas sebagai sumber energi dalam proses manufaktur.
Menurut dia, pemerintah sudah selayaknya memberikan prioritas kepada industri domestik dalam pemanfaatan gas nasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi manufaktur sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Ia menilai, penguatan pasokan gas bagi industri juga berpotensi membuka lapangan kerja lebih luas. Peningkatan aktivitas produksi dapat memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan sektor industri dan perekonomian nasional.
Saleh turut mengapresiasi langkah Bahlil yang dinilai cepat merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet. Menurut dia, opsi penghentian ekspor gas memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan energi sektor industri dalam negeri.
"Sekali lagi, salut buat Mas Menteri Bahlil yang sangat cepat merespons bahasa tubuh dan keinginan Bapak Presiden Prabowo saat rapat kabinet kemarin," ujarnya.
Dukungan Kadin terhadap opsi yang dipertimbangkan Bahlil tersebut tidak terlepas dari persoalan pasokan gas yang masih dihadapi pelaku industri. Ketersediaan energi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan manufaktur.
Meski demikian, penghentian ekspor gas ke negara tetangga masih sebatas opsi. Belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai negara tujuan ekspor yang berpotensi terdampak, volume gas yang dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kadin berharap prioritas pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri dapat memperkuat aktivitas industri nasional. Pasokan gas yang memadai dinilai dapat membantu meningkatkan produksi, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor manufaktur.