REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk memperkuat kedaulatan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dia mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi berakhirnya ketegangan geopolitik dunia.
"Dampaknya pertumbuhan ekonomi global terkoreksi," ujar Bahlil saat membuka acara the 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga- Bahlil: Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji
- Bahlil: Pengembangan Panas Bumi Penting bagi Swasembada Energi RI
- Target Lifting 610 Ribu Barel Penuh Tantangan, Akademisi Nilai Strategi Menteri Bahlil Sudah Tepat
Bahlil mengatakan ketidakpastian geopolitik membuat pemimpin dunia memprioritaskan program untuk melindungi kepentingan negaranya masing-masing. Dia menyebut situasi ini turut memengaruhi harga minyak dunia yang bergerak sangat fluktuatif.
"Saya memperumpamakan seperti orang sakit malaria, pagi bisa turun, malam bisa naik, tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik. Tergantung kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka," ucap dia.
Atas kondisi tersebut, ucap Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemerintah mencari terobosan alternatif dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. Bahlil bersyukur kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif kuat.
"Hari ini Indonesia pada kuartal kedua pertumbuhan ekonominya masih di angka 5,21 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama 5,45 persen, ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik dunia, di antara negara-negara G20," sambungnya.
Bahlil menyebut Indonesia pun tetap konsisten menjalankan komitmen Paris Agreement melalui pengembangan energi baru terbarukan dan pencapaian net zero emission. Pemerintah, lanjutnya, menargetkan net zero emission pada 2050 hingga 2060.
"Sekalipun kita tahu konsensus ini ada sebagian negara tidak komit. Contoh, beberapa negara yang melakukan inisiasi untuk segera beralih dari fosil ke energi baru terbarukan, sekarang ini mereka memesan batu bara yang cukup besar di Indonesia. Amerika sendiri keluar dari komitmen Paris Agreement," ucap Bahlil.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo sudah memutuskan perubahan atau mengonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya menuju net zero emission, tetapi meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu yang lebih baik. Hal ini diwujudkan lewat sejumlah aksi strategis, salah satunya dalam kebijakan kelistrikan.
Bahlil menyebut pemerintah telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035 dengan porsi energi terbarukan yang besar. Sumber energi yang dikembangkan mencakup gas, tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air.
"Kita di Indonesia sudah menetapkan RUPTL pada 2025 sampai dengan 2035 itu 70 persen sampai 75 persen RUPTL kita dengan bauran energi atau sekaligus dengan energi baru terbarukan," lanjut dia.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika