REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan total subsidi untuk liquefied petroleum gas (LPG) kini menembus angka sekitar Rp100 triliun. Pembengkakan ini dipicu oleh lonjakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang terdampak gejolak geopolitik global.
Bahlil merinci, saat ICP masih berada di level 70 dolar AS per barel, subsidi LPG mencapai Rp87 triliun. "Tetapi begitu ICP-nya rata-rata sekarang di angka 90 sampai 100 dolar AS per barel, subsidi kita di atas hampir Rp100 triliun," ujarnya dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).
Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, lonjakan tersebut terjadi akibat ketidakpastian geopolitik. Konflik seperti perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, perang Ukraina melawan Rusia, serta meluasnya perang ke Arab Saudi menjadi pemicu utama.
Berbagai perang tersebut, kata Bahlil, melahirkan ketidakpastian energi. "Hampir semua dunia sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari dalam negeri mereka masing-masing. Ini tantangan kita," ucapnya.
Siapkan CNG sebagai Alternatif
Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan alternatif dari LPG, yakni CNG (compressed natural gas) atau gas alam yang dikompresi. Bahlil menyampaikan CNG bukanlah sumber energi baru, sebab sejumlah restoran dan hotel sudah memakainya.
"Dan harganya lebih murah 30 sampai 40 persen. Itu memakai gasnya yang jenis C1, C2. Itu melimpah di negara kita," ucap Bahlil. Dengan demikian, ia meyakini CNG dapat menjadi substitusi impor LPG. Adapun yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah memastikan kelancaran uji coba tabung 3 kg untuk CNG.
"Ini sebagai strategi untuk bagaimana kita melahirkan substitusi impor, namun tabungnya yang 3 kg ini lagi diuji. Kalau tabung yang 12 kg itu sudah dipakai," kata Bahlil.
ICP September 2026 Melonjak
Kementerian ESDM menetapkan rata-rata ICP pada September 2026 sebesar 112,81 dolar AS per barel, naik 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 89,43 dolar AS per barel. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menyatakan, lonjakan ICP merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). "Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," ujarnya.
Menurut Laode, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan AS dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara