JAKARTA — Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Indonesia mendesak pemerintah menghentikan ekspor minyak sawit dan seluruh hubungan dagang dengan Israel. Desakan ini dinilai mendesak di tengah berlanjutnya kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina serta krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Co-founder sekaligus Ketua/Inisiator Gerakan BDS Indonesia, Muhammad Syauqi Hafiz, mengatakan kampanye Stop Sawit ke Israel bukanlah tuntutan yang berdiri sendiri. Kampanye tersebut merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mendorong pemerintah dan para pemangku kebijakan memutus hubungan dagang Indonesia dengan Israel.
Baca Juga- Ribuan Ton Sawit Indonesia Mengalir ke Israel, Lewat Mana?
- Forum Bahtsul Masail Ulas Hukum 'Menanam Sawit di Bekas Karhutla yang Disengaja'
- Agrinas Palma Ditugasi Benahi Tata Kelola Sawit, Kebun Masyarakat Jadi Prioritas
“Tujuan utama gerakan BDS Indonesia bersama masyarakat sipil dalam kampanye Stop Sawit ke Israel merupakan bagian dari tuntutan yang lebih besar, yakni mendesak penghentian secara menyeluruh hubungan dagang antara Indonesia dan Israel,” ujar Syauqi.
Menurut dia, ekspor sawit ke Israel menjadi salah satu persoalan paling mencolok yang perlu segera ditangani. Praktik perdagangan tersebut, kata dia, tidak semata-mata menyangkut transaksi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan etika kemanusiaan dan dampak lingkungan dari industri sawit di Indonesia.
Syauqi menilai, mempertahankan hubungan dagang dengan Israel di tengah kejahatan yang berlangsung di Palestina bertentangan dengan komitmen kemanusiaan. Dia juga menyoroti dampak eksploitasi dan pengelolaan lahan sawit yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia.
“Hubungan dagang dengan Israel jelas melanggar etika kemanusiaan. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap entitas yang melakukan genosida dan apartheid di Palestina, tetapi juga memberikan dampak negatif secara langsung bagi Indonesia,” kata dia.
Tabel Impor Sawit Indonesia ke Israel Sepanjang 2023-2026 - (Kementerian Pertanian/BPS)
Israel menyerap mayoritas impor sawitnya dari Indonesia
Desakan BDS Indonesia tersebut mendapat konteks dari besarnya peran Indonesia dalam memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke Israel.
Dalam pemberitaan Republika sebelumnya, penelitian berjudul An Analysis of Indonesia's Trade Policy on the Sustainability of CPO Trade with Israel, 2020–2025 yang ditulis Fidelis Adhiyatna Bagaskara dan Rizal Budi Santoso dari Universitas Widyatama menemukan bahwa Indonesia memasok rata-rata 71,1 persen dari total impor CPO Israel sepanjang 2020–2025.
Penelitian yang terbit pada 2026 itu juga mencatat nilai ekspor CPO Indonesia ke Israel mencapai 16,89 juta dolar AS pada 2020. Nilainya meningkat hingga menyentuh 30,77 juta dolar AS pada 2022, sebelum turun menjadi 21,59 juta dolar AS pada 2025.
Data Kementerian Pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dilaporkan Republika, menunjukkan ekspor sawit beserta hasil pertanian dan produk olahannya ke Israel mencapai 29.605,14 ton senilai 28,06 juta dolar AS pada 2023.
Pada 2024, volumenya tercatat 22.357,01 ton dengan nilai 22,46 juta dolar AS. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, ekspor sawit Indonesia ke Israel mencapai 10.405,54 ton dengan nilai 12,34 juta dolar AS.
Meski angka ekspor tersebut menunjukkan hubungan dagang yang terus berlangsung, penelitian itu juga mengungkap ketimpangan kepentingan kedua negara. Israel mengandalkan pasokan CPO Indonesia dalam jumlah besar, sedangkan pasar Israel menyerap kurang dari 0,12 persen total ekspor CPO Indonesia sepanjang 2020–2025.
Bagi Syauqi, kondisi tersebut semakin memperkuat alasan untuk menghentikan ekspor sawit ke Israel. Menurut dia, Indonesia tidak semestinya mempertahankan hubungan dagang yang dinilai bermasalah secara moral ketika kontribusi pasar tersebut terhadap keseluruhan ekspor nasional relatif kecil.
“Meskipun Israel bukanlah importir sawit terbesar dari Indonesia dibandingkan negara-negara lain, mempertahankan ekspor sawit ke negara tersebut sangatlah tidak masuk akal,” ujarnya.
Syauqi menegaskan, penghentian ekspor sawit ke Israel perlu ditempatkan sebagai langkah konkret, bukan sebatas pernyataan solidaritas terhadap Palestina. Dia berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk mengakhiri perdagangan tersebut sekaligus mengevaluasi hubungan ekonomi Indonesia dengan Israel secara menyeluruh.
Menurut dia, keputusan tersebut semakin mendesak karena Indonesia menghadapi dua persoalan yang belum tuntas: kejahatan kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestina dan ancaman kerusakan lingkungan akibat karhutla di dalam negeri.
“Oleh karena itu, segera menghentikan ekspor sawit ke Israel adalah langkah yang paling rasional, bertanggung jawab, dan tepat waktu,” kata Syauqi.
Dia berharap kampanye Stop Sawit ke Israel dapat memperluas keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan perdagangan yang sejalan dengan sikap Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Bagi BDS Indonesia, penghentian ekspor sawit tersebut bukan tujuan akhir. Kampanye ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan tidak ada hubungan dagang yang terus berjalan tanpa evaluasi di tengah persoalan kemanusiaan yang serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika