REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Banyaknya penduduk usia produktif di Indonesia menjadi peluang untuk mendorong pembangunan, meskipun perlu dukungan pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan. Ambassador-Designate of Norway to Indonesia Royal Norwegian Embassy, Kaja Glomm, mengatakan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesempatan yang dimiliki generasi muda untuk menentukan masa depan.
Menurut dia, perempuan muda perlu memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat.
“Bonus demografi tidak terjadi secara otomatis. Besarnya populasi usia produktif baru menjadi sebuah keuntungan jika kaum muda memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, serta partisipasi yang bermakna dalam masyarakat," ujarnya dalam Studium Generale Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) di Auditorium Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Sagan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Menurut Kaja, perempuan dan anak perempuan perlu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, bekerja, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta menentukan masa depan mereka sendiri tanpa kekerasan, diskriminasi, maupun paksaan.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Wakil Direktur Eksekutif UNFPA untuk bidang Manajemen, Andrew Saberton, mengatakan perubahan jumlah dan komposisi penduduk tidak cukup dipahami melalui angka semata. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menjalani kehidupan sesuai harapan mereka.
“Masa depan demografis tidak hanya dibentuk oleh angka, melainkan oleh peluang yang dimiliki serta pilihan-pilihan yang umumnya dapat diambil oleh masyarakat,” kata Andrew.
Andrew menambahkan, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan jumlah penduduk lanjut usia, perpindahan penduduk ke perkotaan, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, kebijakan kependudukan seharusnya memperluas kesempatan masyarakat, bukan menekan individu untuk menikah lebih awal atau mengambil keputusan tertentu terkait memiliki anak.
Melalui kegiatan tersebut, UGM dan UNFPA menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak untuk mendukung generasi muda. Akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan yang setara diharapkan dapat membantu anak muda merencanakan masa depan sekaligus mendukung pembangunan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika