JAKARTA — Pemerintah RI dinilai perlu melakukan evaluasi terkait keterlibatannya di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump. Pasalnya, keberadaan badan internasional itu dinilai belum bisa menghentikan aksi penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Ghozali Idrus, mengaku sempat ikut menyalurkan bantuan untuk warga Gaza bersama sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam melalui Mesir beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan tersebut mendapatkan hambatan dari penjajah Israel, meski jalur itu merupakan akses penyaluran bantuan untuk Gaza.
Baca Juga- Bicara Gaji Wantimpres Rocky Gerung Setara Dua Menit Ceramah
- Pemkab Kuningan Luncurkan Program Beasiswa Bagi Ribuan Santri Berprestasi
- Wanita Syarikat Islam Didorong Perkuat Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Publik
"Nah, ini menurut saya, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi bersama, apakah kemudian tadi target-target itu bisa terjadi atau tidak," kata dia dalam sebuah seminar di Pusat Kebudayaan Turki, Bintaro, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan konsultasi dengan sejumlah negara Arab yang ada dalam badan tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga harus membuka opsi diplomasi lain untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Palestina, seperti yang dilakukan Turki.
Pizaro mencontohkan, saat ini Turki tidak sepenuhnya mengandalkan BoP untuk urusan membela Palestina. Ia menilai, negara di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan itu memiliki jalur diplomasi lain untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). - ( ANTARA/HO-Instagram/@sekretariat.kabinet/pri)
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika