CIMAHI -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi bersiap menghadapi potensi ancaman bencana hidrometrologi di musim peralihan kemarau ke hujan. Namun, jumlah sumber daya manusia (SDM) Unit Reaksi Cepat (URC) saat ini belum ideal menghadapi potensi bencana tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan mengatakan, jumlah personel BPBD Kota Cimahi yang fokus ada di dalam URC masih jauh dari kata ideal. Saat ini, hanya ada 8 personel 'orange' yang menjadi bagian utama dari URC, padahal idealnya 33 orang.
Baca Juga- Unjuk Rasa di DPRD DIY, Mahasiswa Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional
- 11 Perguruan Tinggi Bahas Infrastruktur Tahan Bencana di Bandung
- DPRD Bandung Dorong Sosialisasi Bencana Sesuai Potensi Risiko Wilayah
"Saat ini, yang resmi merupakan bagian dari URC itu hanya 8 itupun 1 orang sudah sakit-sakitan. Kalau berdasarkan audit Inspektorat, idealnya kita punya 33 personel URC yang terbagi dalam tiga regu siaga 24 jam. Tapi apa daya, kita maksimalkan personel yang ada," ungkap Fithriandy saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).
Keterbatasan SDM tersebut belum bisa langsung ditindaklanjuti dengan perekrutan pegawai baru pemerintah daerah karena kewenangannya berada di pemerintah pusat. Untuk menyiasatinya, BPBD memaksimalkan peran relawan kebencanaan.
"Makanya kita optimalkan personel yang ada, dibantu rekan-rekan relawan seperti Tagana dan komunitas lainnya," ucap Fithriandy.
Tak hanya urusan SDM, fasilitas markas komando BPBD Kota Cimahi juga masih memprihatinkan. Hingga kini mereka belum memiliki gedung sendiri dan masih menyewa kantor berbentuk ruko di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata. Padahal, kata dia, berdasarkan Peraturan Kepala BNPB, gedung BPBD tingkat kota/kabupaten idealnya memiliki luas bangunan 2.400 meter persegi.
"Jadi di dalamnya itu ada gudang logistik, ruang peralatan, area administrasi, hingga ruang peraga edukasi dan simulasi bencana seperti di BPBD Jakarta," kata Fithriandy.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika