JAKARTA — Percepatan transisi energi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan investasi industri. Diperlukan konsolidasi riset, teknologi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil agar transformasi energi mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional Executive Business Forum TV Muhammadiyah bertema “Tantangan Transisi Energi Berkeadilan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat”, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/10/2026) lalu.
Baca Juga- Kolaborasi Riset: Arah Baru Pergerakan Muhammadiyah Menuju Islam Berkemajuan
- Universitas Muhammadiyah Gandeng UiTM Malaysia Gelar Seminar Internasional ISIEM 2026 di Melaka
- Soal Karhutla, Muhammadiyah Tuntut Tanggung Jawab Pelaku Usaha agar Berkegiatan Secara Beretika
BRIN: Potensi Besar Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Arif Satria menegaskan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari surya, panas bumi, air, angin, hingga bioenergi. Persoalannya adalah bagaimana mempercepat pemanfaatannya melalui inovasi teknologi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bauran EBT Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen, dengan kapasitas terpasang 15.630 MW. Sementara kapasitas energi terbarukan India mencapai 250,52 GW pada Desember 2025 menurut statistik IRENA. Perbedaan ini memperlihatkan besarnya ruang percepatan yang masih harus dikejar Indonesia.
Arif juga memaparkan peluang teknologi energi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pemanfaatan limbah kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) yang berpotensi menghasilkan energi sekitar 1,73 GW. Jika digabungkan dengan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit, potensinya diperkirakan mencapai 3,9 GW. BRIN juga mengembangkan inovasi Renewable Natural Gas, teknologi penyimpanan gas, BESS, biofuel, dan konversi limbah menjadi energi.
Menurut Arif, transisi energi merupakan bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia menuju negara maju. Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu mempertemukan riset, inovasi, teknologi, dan penerapan di lapangan.
Kepada Muhammadiyah, Arif menegaskan bahwa transisi energi bukan semata tanggung jawab pemerintah. Muhammadiyah dengan jaringan perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, pesantren, dan amal usahanya memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan energi terbarukan, riset terapan, dan penyiapan sumber daya manusia.
Kritik Kebijakan: Energi Harus Menghasilkan Keadilan Ekonomi
Dari perspektif ekonomi dan kebijakan, Dr Mukhaer Pakkana menekankan bahwa keberhasilan transisi energi harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai investasi dan pertumbuhan industri energi hanya menghasilkan keuntungan sektoral, sementara kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan tertinggal.
Sementara itu, Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute (ESI), mengingatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Menurutnya, energi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian integral dari struktur ekonomi makro nasional. Padahal, energi menentukan daya saing industri, produktivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Putra juga mengajak peserta mengkritisi struktur pengelolaan ketenagalistrikan, termasuk dominasi PLN, agar tata kelola, penciptaan nilai tambah, dan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional semakin optimal. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong transparansi dan efisiensi di sektor energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika