REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bagi Budiman Sudjatmiko, persoalan kemandirian ekonomi sebuah negara bermula dari pertanyaan sederhana: mengapa harus memproduksi sendiri jika barang dari luar negeri bisa dibeli lebih murah?
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu menilai, logika efisiensi tersebut menjadi persoalan ketika berubah menjadi doktrin yang mengabaikan kemampuan produksi nasional.
Baca Juga- Nikmat Kedua Kaki, Apa Rahasianya dalam Alquran dan Hadis? Ini Jawaban Studi Ilmiah
- Pernahkah Anda Renungkan Akhir Ayat Alquran Ditutup dengan Irama yang Sama? Ini Rahasianya
- Ini Rahasia di Balik Warna-warni Alam dari Tumbuhan, Bebatuan, hingga Gunung Menurut Alquran
Menurut Budiman, disiplin anggaran dan efisiensi tetap diperlukan. Namun, keputusan ekonomi tidak cukup didasarkan pada harga jangka pendek tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap industri, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan ketahanan ekonomi nasional.
Indonesia, misalnya, dapat mengekspor bahan mentah lalu mengimpor barang jadinya. Ketergantungan pada impor energi juga membuat perekonomian rentan terhadap perubahan nilai tukar dan gangguan pasokan.
“Negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri tidak pernah benar-benar merdeka,” kata Budiman, kepada media di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Bagi Budiman, kemandirian ekonomi berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial diperlukan untuk melindungi keluarga rentan, tetapi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan juga membutuhkan pekerjaan, pendapatan, aset, dan kapasitas produksi.
Dalam kerangka BP Taskin, jalan keluar dari kemiskinan dibagi menjadi tiga tahap: miskin, graduasi, dan mandiri.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika