Bukan Sekadar Hidup Lebih Lama

Oleh: Yulianti: Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Unisba

Bayangkan seseorang meninggalkan pekerjaan utamanya pada awal usia 50-an, tetapi masih memiliki puluhan tahun kehidupan di hadapannya. Apakah ia dapat menemukan pekerjaan yang layak, belajar kembali, atau memilih beristirahat tanpa kehilangan keamanan ekonomi?

Pertanyaan itu semakin penting menjelang 2045, ketika Indonesia dan Korea Selatan menghadapi perubahan demografi dengan kecepatan berbeda. Kajian Wang dan koleganya dalam American Psychologist (2011) menunjukkan bahwa pensiun merupakan proses penyesuaian yang dipengaruhi sumber daya ekonomi, kesehatan, dan psikologis.

Pengalaman itu juga berbeda antarindividu, sebagaimana dibahas van Solinge dan Henkens (2008). Karena itu, kerja sama kedua negara perlu memusatkan perhatian pada keamanan dan pilihan hidup, bukan hanya lamanya orang bekerja.

Di Korea Selatan, persoalannya terlihat jelas. Laporan OECD tentang Korea (2024) mencatat rata-rata usia meninggalkan pekerjaan karier utama sekitar 52,7 tahun pada 2023. Banyak orang kemudian memasuki pekerjaan lain, tetapi pekerjaan baru tidak selalu menawarkan kondisi yang lebih baik. Studi Lee dan Kim dalam Social Science & Medicine (2017) mengaitkan perpindahan menuju pekerjaan rentan di Korea dengan kondisi kesehatan fisik yang lebih buruk.

Penelitian Kang dan koleganya (2024) juga menghubungkan lintasan pekerjaan dengan kesehatan melalui kondisi kerja, material, dan sosial. Pengalaman dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa pola transisi pensiun berbeda menurut gender (Shin et al., 2025). Artinya, kebijakan tidak bisa menganggap semua pekerja menghadapi keadaan yang sama.

Indonesia memiliki persoalan yang berbeda. Kajian Tsuruga dan Brimblecombe untuk Organisasi Perburuhan Internasional (2025) memperkirakan bahwa, tanpa reformasi, program Jaminan Pensiun hanya akan menjangkau sekitar tiga juta penerima pada 2050, kurang dari lima persen penduduk lansia yang diproyeksikan.

Ini proyeksi bersyarat, bukan jumlah penerima sekarang. Penelitian Sato dan Noguchi (2026) di 35 negara menunjukkan bahwa hubungan pensiun dengan kesehatan dan perilaku berbeda menurut kondisi individu. Dengan demikian, Korea menghadapi tantangan kualitas pekerjaan setelah karier utama, sedangkan Indonesia menghadapi persoalan cakupan perlindungan pendapatan. Keduanya membutuhkan transisi kehidupan yang lebih aman, tetapi tidak harus memakai solusi identik.

Jawabannya bukan otomatis membangun pusat layanan baru. Korea sudah memiliki layanan persiapan hari tua melalui National Pension Service, termasuk konsultasi mengenai keuangan, kesehatan, waktu luang, dan hubungan interpersonal. Indonesia memiliki Sekolah Lansia dan jejaring komunitas yang mendampingi warga lanjut usia.

Persoalan yang perlu diuji ialah apakah layanan tersebut benar-benar membantu orang mengambil keputusan dan mengakses dukungan yang dibutuhkan. Penelitian longitudinal Zhan dan koleganya (2009) menemukan manfaat kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan setelah pensiun, tetapi tinjauan sistematis mengingatkan bahwa memperpanjang masa kerja tidak selalu berdampak positif (Baxter et al., 2021).

Dari sini muncul peluang kerja sama yang lebih terukur: Indonesia dan Korea Selatan dapat menyusun pedoman bersama untuk mengevaluasi hasil transisi kehidupan melalui lembaga yang sudah ada. Ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada berapa orang menghadiri pelatihan atau konsultasi. Yang lebih penting ialah apakah mereka memiliki pendapatan yang lebih aman, memperoleh tindak lanjut layanan, mempertahankan hubungan sosial, dan dapat memilih kegiatan sesuai kehendaknya. Penelitian Kobayashi dan koleganya di Jepang (2022) menunjukkan bahwa perubahan aktivitas sosial setelah pensiun berbeda menurut usia saat pensiun. Tidak semua orang harus terus bekerja agar dianggap menjalani masa tua dengan baik.

Kerja sama itu dapat dimulai dengan tiga langkah sederhana. Pertama, kedua negara mengidentifikasi hambatan pada kelompok yang sedang meninggalkan pekerjaan utama atau mengurangi aktivitas kerja, misalnya usia 50–70 tahun. Mereka dapat menyepakati indikator yang sebanding, sambil membedakan pengalaman perempuan dan laki-laki, pekerja formal dan informal, serta kelompok ekonomi yang berbeda.

Penelitian Zhao dan koleganya di Korea (2023) menemukan hubungan dua arah antara keterlibatan sosial dan kesehatan subjektif; studi Jepang juga mengaitkan lingkungan dengan partisipasi sosial tinggi dan kesehatan pekerja yang pensiun (Oshio et al., 2022). Karena temuan ini bersifat observasional, keduanya menjadi alasan untuk mengukur aspek sosial, bukan jaminan bahwa setiap kegiatan komunitas pasti memperbaiki kesehatan.

Kedua, setiap negara memilih satu hambatan nyata untuk diperbaiki. Jika di Korea masalahnya adalah rujukan pekerjaan yang kurang sesuai setelah konseling, lembaga terkait dapat menguji perbaikan pencocokan dan tindak lanjut. Jika di Indonesia ditemukan warga yang memenuhi syarat perlindungan tetapi belum mengaksesnya, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat memperjelas informasi serta menetapkan penanggung jawab rujukan.

Jejaring Indonesia Ramah Lansia di Jawa Barat dapat membantu mendengar pengalaman peserta, tanpa dianggap mewakili semua lansia Indonesia. Perbaikan dipilih setelah masalah terbukti, bukan diputuskan sebelum diagnosis.

Ketiga, perubahan tersebut dievaluasi. Berapa rujukan yang benar-benar selesai? Apakah pilihan aktivitas sesuai keinginan peserta? Apakah keamanan pendapatan dan hubungan sosial membaik? Siapa yang belum memperoleh manfaat? Studi Chung dan Kim di Korea (2023) menyoroti peran dukungan sosial dalam hubungan antara lingkungan ramah usia dan kesepian.

Karena itu, penilaian harus melihat hasil bagi kelompok yang berbeda dan biaya perbaikan, bukan sekadar menghitung jumlah kegiatan. Data pribadi tetap dikelola di masing-masing negara; yang dapat dibandingkan adalah indikator dan temuan agregat.

Apa keuntungan bagi kedua negara? Indonesia dapat mempelajari pengalaman Korea dalam diagnosis, konseling, dan rujukan. Korea dapat memperoleh pembelajaran tentang penerapan pendekatan evaluasi pada lingkungan pekerjaan informal dan perlindungan sosial yang berbeda. Manfaat bagi Korea ini masih berupa potensi yang perlu dibuktikan, bukan kebutuhan resmi yang sudah dinyatakan. Hasil bersama yang realistis ialah pedoman evaluasi singkat yang dapat disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan tiap negara, bukan lembaga bilateral baru.

Peluang diplomatiknya tersedia melalui pernyataan bersama kemitraan strategis komprehensif khusus Indonesia–Korea pada 1 April 2026. Dokumen itu membuka ruang dialog strategis, kerja sama statistik dan data, serta kerja sama pembangunan dalam bidang yang disepakati. Namun, dokumen tersebut tidak menetapkan program transisi kehidupan. Langkah yang masuk akal ialah mengajukan kajian teknis terbatas, menentukan instansi pelaksana, biaya, indikator, dan perlindungan data sebelum memulai uji coba.

Menuju 2045, keberhasilan masyarakat yang hidup lebih panjang tidak semestinya diukur dari seberapa lama semua orang bertahan bekerja. Ukurannya ialah apakah orang tetap memiliki keamanan dan martabat ketika pekerjaan, pendapatan, dan peran keluarga berubah. Kemitraan Indonesia–Korea akan lebih berarti jika mampu membuktikan satu hambatan transisi dapat diperbaiki melalui layanan yang sudah ada, dan membuat pilihan hidup pada usia lanjut benar-benar menjadi pilihan.