REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Isriadi Widodo, telah menyimak dan menerima aduan masyarakat yang mengeluhkan peringkat desilnya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian mereka. Dia mengakui, dalam beberapa kasus yang disurvei langsung, pemeringkatan desil terhadap warga terkait memang tak presisi.
“Memang kita beberapa kali juga menemukan aduan-aduan yang tidak sesuai, terus kita juga melakukan survei di lapangan,” ungkap Isriadi ketika diwawancara soal banyaknya keluhan warga soal ketidaktepatan pemeringkatan desil dengan kondisi perekonomian mereka, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga- Warga Yogya yang 'Tiba-Tiba Kaya' karena Desil Naik Bisa Ajukan Perubahan ke Kelurahan
- Dinsos DIY Pastikan Warga Miskin yang Desilnya Naik Drastis Bansosnya tak Langsung Disetop
- Banyak Warga Yogya Desil 1 Berubah Jadi Desil 10, BPS DIY Akui Ada Kemungkinan Kekeliruan Data
Dia menambahkan, setelah menindaklanjuti aduan dan meninjau langsung ke lapangan, Dinsos Jateng memang menemukan ketidaktepatan penempatan warga dalam urutan desil. “Ada beberapa yang memang kejadian tidak sesuai dengan kondisi senyatanya,” ujarnya.
Isriadi mengungkapkan, pada salah satu kasus, terdapat warga yang menempati rumah layak dan bagus. Namun karena istrinya sakit keras dan butuh biaya pengobatan, rumah tersebut akhirnya dijual.
“Tapi si pembeli ini masih memperkenankan yang bersangkutan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Padahal dia juga masih punya seorang anak yang kondisi disabilitasnya butuh pengobatan intens sehingga butuh biaya besar,” ucapnya.
Menurut Isriadi, warga tersebut hanya bekerja sebagai penjual air minum isi ulang. “Kemarin Alhamdulillah kita coba mutakhirkan dan menyampaikan terima kasih bahwasannya saat ini ada bansos yang bersangkutan bisa terima,” kata dia.
Isriadi menambahkan, bagi keluarga miskin atau kurang mampu yang peringkat desilnya tidak sesuai, bisa melaporkan ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kantor kecamatan masing-masing. Soal berapa jumlah warga di Jateng yang penempatan desilnya tidak sesuai, Isriadi mengaku belum memiliki data tersebut.
Dia mengatakan, pendataan kondisi sosial-ekonomi warga memang tidak mudah. “Yang namanya data itu memang tidak mudah. Ini memang prosesnya cukup kompleks. Dan ini memang banyak hal yang butuh proses pengkajian, baik dari BPS dengan berbagai kementerian terkait. Jadi ini murni ada di pusat,” ucapnya.
Menurut Isriadi, dinas-dinas terkait di daerah hanya bisa menjembatani proses pendataan tersebut. Namun dia pun berharap masyarakat bisa jujur dan terbuka dalam menyampaikan kondisi perekonomian mereka. Hal itu karena hasil pendataan bakal menentukan apakah mereka layak menerima bansos atau tidak.
“Karena memang anggaran negara terbatas. Kalau pemberian bansos tidak disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di masyarakat, memang anggaran pemerintah enggak akan cukup. Sehingga butuh ada prioritas siapa yang berhak untuk diintervensi dan skala prioritas itu diperlukan melalui desil ini,” ucap Isriadi.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika