Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membidik enam lokasi untuk kerja sama hak penamaan (naming rights) bagi jenama di halte-halte Transjakarta sebagai upaya kolaborasi dan menambah pendapatan nontiket (non fare box revenue).
"Masih ada enam tempat yang akan kita minta untuk bisa dikerjasamakan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam peresmian fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon Jakarta, Kamis (9/7) dikutip dari Antara.
Pramono menegaskan Pemerintah DKI Jakarta sekarang terus membuka ruang untuk membangun rasa percaya dari dunia usaha untuk bersama membangun Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai contoh, fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon dan RPTRA Bhineka yang didukung oleh tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibilty/CSR) PT Paragon Technology and Innovation.
Lihat Juga :6 Golongan Diusulkan Nikmati Transum Gratis di DKI: Ada Pencari Kerja"Perlu keterlibatan swasta dan salah satu yang dilakukan oleh Paragon termasuk RPTRA, ini menurut saya sangat-sangat baik," kata dia.
Dengan demikian, Halte Swadharma Paragon menjadi hak penamaan (naming rights) ke delapan yang bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Delapan halte dengan skema naming rights tersebut meliputi Bundaran HI Astra, Senayan Bank DKI, Widya Chandra Telkomsel, Cawang Sentral 1 Polypaint, Petukangan D'MASIV, Senen Toyota Rangga, Setiabudi Integritas, dan Swadarma Paragon Corp.
Lihat Juga :Pramono Bahas Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp200 Ribu per Bulan (antara/kid) Add as a preferredsource on Google
[Gambas:Video CNN]
Bagikan: url telah tercopy