DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tahapan pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, menjadi bupati definitif setelah Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dengan tidak hormat.
Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti surat keputusan (SK) pemberhentian Bupati Gowa dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Gowa yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Lihat Juga :Kronologi Pemakzulan Sitti Husniah hingga Dipecat dari Bupati GowaADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah kami menerima, tentu akan kami tindak lanjuti dan bawa ke rapat pimpinan. Dalam rapat itu, kami akan membahas tahapan yang akan dilakukan secara kelembagaan, terutama pelaksanaan paripurna pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Gowa sebagai bupati definitif," kata Hasrul, Jumat (16/10).
Hasrul menegaskan SK tersebut sekaligus menjawab keraguan masyarakat terkait kabar pemberhentian Husniah Talenrang yang sebelumnya disebut-sebut sebagai informasi hoaks.
Dia menyebut SK pemberhentian Husniah berlaku sejak 14 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, Darmawangsa Muin mulai menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Gowa.
"Kalau melihat SK, Ibu Bupati diberhentikan dengan tidak hormat. SK itu mulai berlaku pada 14 Oktober kemarin," ujarnya.
Lihat Juga :Tito Minta Gubernur Sulsel Segera Proses Darmawangsa Jadi Bupati GowaHasrul mengatakan perubahan kepemimpinan di Kabupaten Gowa diharapkan dapat memulihkan jalannya pemerintahan yang sempat terdampak persoalan tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah pembahasan anggaran daerah, termasuk APBD 2027 dan program-program prioritas pemerintah kabupaten. Keberadaan Plt Bupati diharapkan membuat proses pembahasan anggaran kembali berjalan.
"Kami berharap dengan keluarnya SK Plt Bupati ini, Pak Darmawangsa bisa kembali menjalankan tahapan pembahasan anggaran, terutama pembahasan APBD 2027," ujarnya.
Selain itu, DPRD Gowa akan berkomunikasi dengan Darmawangsa terkait persoalan penonaktifan tujuh pejabat yang sebelumnya dilakukan oleh Husniah Talenrang.
Hasrul berharap para pejabat tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.
"Kami akan komunikasikan dengan Pak Plt Bupati terkait kondisi pemerintahan di Kabupaten Gowa, termasuk penonaktifan tujuh pejabat. Kami berharap mereka bisa dikembalikan ke jabatan awal sehingga semua kegiatan pemerintahan kembali berjalan," katanya.
Lihat Juga :Respons Sitti Husniah Talenrang Usai Dipecat sebagai Bupati GowaDPRD juga menyoroti persoalan pembayaran gaji yang disebut sempat mengalami tunggakan. Hasrul berharap pergantian kepemimpinan dapat menjadi jalan keluar bagi persoalan tersebut.
"Ya, termasuk itu juga terjadi kemarin. Insya Allah ke depan setelah keluarnya SK PLT bupati ini, Pak Wakil bisa segera menjadikan jalan keluar," ujarnya.
(mir/fra) Bagikan: URL berhasil disalin