REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pembangunan data center artificial intelligence (AI) di Indonesia tidak berjalan mulus. Sejumlah daerah menolak keberadaan data center AI karena sejumlah alasan, satu di antaranya ketakutan akan hilangnya air bersih. Seperti rencana pembangunan data center AI di milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada akhir September 2026 yang dihentikan karena persyaratan analisis dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) belum lengkap. Meski begitu, pembangunan data center AI menjadi peluang besar bagi Indonesia mendapatkan investasi baru.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sempat memberhentikan sementara aktivitas pembangunan data center AI di Jatiluhur. Dedi pun meminta proyek data center tak mengganggu pasokan air untuk petani.
Baca Juga- AHY Beberkan Syarat untuk Pembangunan Data Center AI
- KDM Ungkap Ada Kelalaian Konsultan Proyek Data Center AI Jatiluhur
- Data Center AI akan Dibangun di Kawasan Industri Batang, Ahmad Luthfi: Sudah Taraf Kajian
Gubernur yang akrab disapa KDM itu meminta proyek pembangunan pusat data AI tidak dimulai sebelum ada dokumen Amdal dan PBG. Ketiadaan dua dokumen tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pembangunan proyek.
KDM meminta kepada konsultan untuk segera menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan agar Amdal dan PBG pembangunan pusat data AI dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta. "PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," kata KDM.
Mantan bupati Purwakarta ini mengaku sudah meminta konsultan membuka kajian analisis proyek tersebut kepada masyarakat, terutama terkait potensi kebisingan dan penggunaan air Waduk Jatiluhur. Ia pun meminta konsultan memastikan keberadaan pusat data AI tidak mengganggu pemanfaatan air Waduk Jatiluhur bagi petani.
"Keberadaan pusat data AI tidak menganggu pemanfaatan air waduk Jatiluhur bagi petani," kata mantan bupati Purwakarta ini.
Pusat data AI yang berada di lahan seluas 8.000 meter itu mulai dibangun sejak 22 September 2026. Proyek tersebut akan memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt (MW). Sebelumnya, muncul kekhawatiran keberadaan pusat data AI dapat menganggu pasokan air di Waduk Jatiluhur termasuk pasokan untuk para petani.
Kini, setelah hampir satu bulan diberhentikan sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan Pemkab Purwakarta melalui dinas lingkungan masih mengkaji pengajuan amdal yang telah dimohonkan BDx dan konsultannya. Ia mengatakan pengkajian dan analisis melibatkan tenaga ahli dari Provinsi Jawa Barat.
"Saat ini Pemkab Purwakarta melalui LH Purwakarta mengkaji pengajuan amdal dari BDx dan konsultannya yang kemarin sudah menyerahkan dokumen. Sekarang sedang diteliti dan analisis," ucap dia saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).
Adi menuturkan apabila dari hasil analisis dan kajian ada dokumen yang perlu dipenuhi maka akan direkomendasikan kepada BDx. Diskominfo Jabar memastikan agar kajian amdal dan PBG yang diajukan BDx berkualitas.
"Kami masih menunggu dari hasil tim ahli lalu akan disampaikan," ucap dia.
Ia mengatakan kajian dan analisis Dinas Lingkungan Hidup dan tim ahli akan menghasilkan rekomendasi yang berdasarkan sesuai aturan. Termasuk berlandaskan kepada keberlanjutan ketersediaan air untuk masyarakat dan pertanian.
Satu sisi, pihaknya juga berkomitmen memberikan layanan terhadap siapapun yang ingin berinvestasi. Akan tetapi kaidah harus dipenuhi berkaitan dengan amdal harus sesuai dengan ketentuan.
"Harus sesuai aturan artinya kita akan menyampaikan ke publik dan harus transparan," kata dia. Satu sisi, pihaknya juga mendorong agar ada kepastian bagi investor yang hendak berinvestasi di Jabar.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan proses kajian amdal dan PBG masih dilakukan. "Masih berproses," kata dia.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika