REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah turut memiliki andil dalam kasus pemadaman listrik. Huda menyebut pemadaman listrik yang terjadi tidak lepas dari praktik ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan PT PLN (Persero).
"PLN menanggung kompensasi dan subsidi di hulu dan hilir," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga- Ekonom: Piutang Pemerintah Persempit Ruang Keuangan PLN
- PLN Pastikan Kondisi Sistem Kelistrikan Jawa Mulai Membaik
- PLN: Kami Akan Perbaiki Rantai Pasok Energi Primer
Di hulu, kata Huda, praktik pembelian batu bara oleh PLN kerap menjadi beban karena perusahaan harus membeli dengan harga tertentu. Sementara di sisi hilir, terdapat kompensasi pemakaian listrik yang harus ditanggung terlebih dahulu oleh PLN. "Sehingga beban bagi PLN sangat berat untuk menanggung penugasan pemerintah," sambung Huda.
Di sisi lain, lanjut Huda, kompensasi yang dibayarkan pemerintah juga tidak langsung dilunasi. Huda mengatakan kinerja keuangan PLN mengalami penurunan cukup tajam sehingga memengaruhi cash flow atau arus kas perusahaan. "Saya menduga pemadaman listrik ini juga dipengaruhi oleh arus kas PLN yang buruk," ungkapnya.
Selain itu, Huda mendorong investigasi menyeluruh terkait kasus tersebut. Ia meminta adanya penelusuran terkait kapasitas dan pasokan batu bara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik PLN. "Apakah ada permainan dalam stok batu bara sehingga tidak tersalurkan kepada pembangkit, itu juga harus ditelusuri," kata Huda.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika