REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdebatan publik mengenai distribusi nilai manfaat dana haji menjadi perhatian Center for Religious Research and Society (CERAS). Karena itu, lembaga riset ini menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertajuk "Merawat Amanah, Meneguhkan Khidmah: Menimbang Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Haji" di UIN Syarif Hidayatullah, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan itu juga menjadi rangkaian Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang. Para peserta FGD membahas usulan reformulasi skema subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027, rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2026 soal keadilan distribusi nilai manfaat, hingga wacana penguatan mekanisme rekening individual (individual account) bagi calon jamaah haji.
Baca Juga- Kemenhaj Buka Pendaftaran Seleksi Petugas Haji Kloter dan Arab Saudi
- BPKH: Skema Akun Individual Solusi Eliminasi Data Antrean Jamaah Haji Invalid
- Bandara Dhoho Kediri Siapkan Infrastruktur untuk Embarkasi Haji
Pembicara dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi, Ph.D, menyoroti pelaksanaan ibadah haji dari sudut pandang sosiologis dan antropologis. Dia menekankan pentingnya membaca praktik haji tidak semata sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan relasi kuasa, ekonomi, dan dinamika masyarakat yang kompleks.
Menurut dia, perspektif itu kerap luput dari perdebatan pengelolaan dana haji yang lebih banyak berkutat pada aspek fikih dan keuangan. Dadi menggarisbawahi ketegangan antara kepentingan individu jamaah dan kohesi sosial jamaah secara kolektif. "Hal ini turut menentukan bagaimana sebuah kebijakan haji diterima atau ditolak di tingkat akar rumput," kata alumnus Harvard University tersebut dalam siaran pers di Jakarta.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika