Media Masyarakat

Transparency International Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Kepentingan di BUMN, Rabu, 21/09/2022 di Hotel The Grove Suite Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mendorong diterapkannya pencegahan konflik kepentingan di BUMN. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya Head of Compliance Allianz Indonesia J…

Transparency International Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Kepentingan di BUMN, Rabu, 21/09/2022 di Hotel The Grove Suite Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mendorong diterapkannya pencegahan konflik kepentingan di BUMN. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya Head of Compliance Allianz Indonesia Januar Jahja, Akademisi LPEM UI Toto Pranoto, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika.
Dalam paparannya, Head of Compliance Allianz Indonesia Januar Jahja menjelaskan bahwa proses pelaksanaan assessment direksi di Allianz Indonesia sudah dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya fit and proper test (FPT) oleh OJK, background check oleh pihak independen hingga di berlakukannya whistleblower system. Hal ini dilakukan agar sebisa mungkin pemilihan direksi dan komisaris dilakukan secara transparan dan akuntabel dan juga mencegah konflik kepentingan.
Sementara itu, Akademisi LPEM UI Toto Pranoto, menjelaskan bahwa secara umum, kinerja BUMN terus mencatatkan hasil yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun berkaca dengan kawasan regional, performa ini bisa terus ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan BUMN luar negeri. Dari sisi rekrutmen Direksi, proses assessment dilakukan oleh assessor independen yang diseleksi oleh kementerian BUMN. Namun proses seketat itu tidak diwajibkan untuk calon komisaris.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika mengatakan, sejak tahun 2017, ORI telah melakukan beberapa kajian terkait proses seleksi komisaris di BUMN. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa; pertama, hingga tahun 2019, terdapat 397 Komisaris di BUMN yang rangkap jabatan. Kedua, terdapat potensi rangkap penghasilan. Ketiga, alasan rangkap jabatan dibiarkan dengan alasan kemudahan koordinasi berisiko menyebabkan perdagangan pengaruh (trading in influence). Berdasarkan pendalaman laporan berulang ORI atas BUMN asuransi, Komisaris rangkap jabatan tidak menunjukkan efektivitas fungsi.

Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Kepentingan di BUMN

Berita terkait

KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Forum dialog dalam rangka memerangi korupsi dan mendorong kerja sama global di antara pemerintah, media dan kelompok masyarakat sipil.

TI Indonesia dan PT. Pelindo: Cegah Korupsi dan Perkuat Integritas di BUMN

Diskusi Publik dengan tema “Public-Private Dialogue On Beneficial Ownership and Transparency.