REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat seseorang menerima bantuan sosial (bansos), mencairkan Jaminan Hari Tua, hingga membuka rekening di bank, pihak berwenang bakal memastikan pemilik sah identitas yang sedang dipakai. Bagaimana memverifikasinya? Semuanya berawal dari satu deret angka di KTP-elektronik. Itulah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang melekat di setiap masarakat.
Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (27/8/2026), Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Kemendagri, Handayani Ningrum menjelaskan, NIK tidak bisa bekerja sendirian. NIK butuh jembatan agar bisa keluar dari basis data Dukcapil dan benar-benar dipakai oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam melayani warganya.
Baca Juga- DPR Sebut Dulu Urus KTP Berbelit-belit, Sekarang Berapa Menit Jadi
- Diingatkan Dampak Obligasi Rp 3,5 Triliun, Pramono Ingin Temui Mendagri
- Wamendagri Dukung Pembangunan Ekonomi Papua Berbasis Potensi Lokal
"Penghubung itu dibangun dan dijaga oleh Direktorat IDKN, sebuah unit kerja yang mungkin jarang disebut dalam obrolan sehari-hari, tetapi perannya menentukan apakah data kependudukan yang sudah rapi dan bersih itu benar-benar sampai dan berguna bagi orang yang membutuhkannya," ujar Handayani saat Hari Kemerdekaan ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.
Menurut dia, NIK menjadi pintu masuk, data Dukcapil menjadi fundamental, dan kementerian atau lembaga memakai data itu sesuai kebutuhan layanan masing-masing. Tanpa mata rantai tersebut, kata Handayani, data yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh direktorat lain di Dukcapil hanya akan tersimpan rapi di dalam sistem, tanpa pernah benar-benar menyentuh kehidupan warga.
Setelah berusia 81 tahun, Handayani menyebut, cara negara memastikan bantuannya sampai ke orang yang tepat juga sudah berubah. Dulu, verifikasi penerima bantuan sering bergantung pada data manual yang gampang usang dan salah, serta rawan tumpang tindih antarprogram. "Kini, dengan NIK sebagai identitas tunggal, kesalahan semacam itu bisa jauh diperkecil," ujarnya.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika