REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui informasi mengenai isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut-sebut bernilai Rp 1,8 triliun. Ia mengatakan akan mengecek informasi tersebut.
“Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya Agrinas. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga- Respons Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 T di Program KDMP, KPK Ingatkan Potensi Korupsi
- Menkop Ungkap Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih Disesuaikan dengan Pendapatan Koperasi
- Hampir 30 Ribu Calon Manajer Kopdes Merah Putih Digembleng di Cimahi
Purbaya menjelaskan, cicilan yang dimaksud bukan terkait pengadaan kipas angin, melainkan pembayaran utang kepada perbankan setiap tahun. “Bukan, cicilan utang ke bank setiap tahun,” ujarnya.
Isu pengadaan kipas angin untuk KDMP mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 15 Juli 2026. Saat itu, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp 1,8 triliun karena belum ada penjelasan resmi dari pemerintah.
Mufti juga menilai harga satuan kipas angin semestinya dapat lebih murah. Berdasarkan penelusurannya di lokapasar, harga satu unit kipas angin berkisar Rp 338 ribu. Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengadaan kipas angin bukan menjadi kewenangan Kementerian Koperasi sehingga dirinya tidak mengetahui detail rencana tersebut.
“Soal kipas angin, ini saya tidak tahu karena pengadaannya bukan di kami,” kata Ferry.
Ferry menambahkan, informasi yang diterimanya menyebut nilai pengadaan bisa mencapai Rp 1,8 triliun karena harga satu unit yang dihitung sekitar Rp 11 juta. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti rincian pengadaan tersebut.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika