REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Militer Iran tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan syarat mengecualikan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Langkah ini menjadi tantangan serius bagi kehadiran militer Washington yang telah bertahan di wilayah tersebut selama lebih dari lima dekade, demikian dilaporkan The Wall Street Journal(WSJ), seperti dilansir laman Al Mayadeen, Sabtu(8/8/2026).
Upaya tersebut berlangsung di tengah berlanjutnya negosiasi dengan Oman, yang bertindak sebagai mediator antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang enam bulan antara AS dan Iran. Menurut WSJ, Washington telah menegaskan kepada pihak mediator bahwa mereka tidak akan menerima pembatasan atau biaya apa pun atas lalu lintas Selat Hormuz—salah satu poin krusial yang memicu kebuntuan kesepakatan akhir.
Baca Juga- Diplomasi Tidak Boleh Berhenti pada Daftar Kesepakatan
- Formas Perluas Barisan, Hashim Ingatkan Potensi Masyarakat Sipil Wujudkan Indonesia Emas
- Gelombang Panas Melanda Korea Selatan, Suhu Diperkirakan Capai 37 Derajat Celsius
Terlepas dari dampak perang yang melanda, kepemimpinan Iran terus mendesak penarikan seluruh pasukan AS dari Teluk Persia, ambisi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Mengutip mantan pejabat senior intelijen AS, WSJ melaporkan bahwa hasil akhir dari dinamika ini kemungkinan besar akan menempatkan kendali de facto Selat Hormuz di tangan Iran, bagaimanapun perundingan tersebut berakhir.
Kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal pembawa pesawat tempur itu dilaporkan tiba di Timur Tengah pada Akhir Januari 2026. - (Dok Angkatan Laut AS)
Rancangan regulasi persyaratan Iran
Mengutip laporan kantor berita Fars, WSJ menyebutkan bahwa draf regulasi yang sedang ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran akan melarang melintasnya kapal-kapal Israel serta kapal atau kargo apa pun yang terhubung dengan aksi pembalasan terhadap sekutu regional Iran.
Negara-negara yang bertanggung jawab atas kerugian di pihak Iran diwajibkan membayar kompensasi sebelum diizinkan melintas, sementara otoritas navigasi perairan akan berada di bawah kendali penuh pemerintah dan militer Iran. Meski demikian, mediator menyatakan ketentuan spesifik ini belum masuk dalam draf resmi yang ditengahi Oman.
Di sisi lain, Iran dan Oman kian mendekati kesepakatan mengenai pengaturan Selat Hormuz. Seorang pejabat AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa kemajuan signifikan telah dicapai. "Ada perkembangan positif antara Oman dan Iran terkait Selat Hormuz, dan kami memperkirakan kesepakatan terwujud dalam waktu dekat,"ujar pejabat tersebut.
View this post on Instagram
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika