Nasional

“Jadi Muslim Kurang Inggris”, Pernyataan Sayap Kanan Picu Polemik Ukuran Kewarganegaraan

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Pernyataan salah satu pendiri Partai Reform Britain mengungkap pergeseran wacana sebagian kelompok sayap kanan Inggris. Jika sebelumnya serangan lebih banyak diarahkan pada kebijakan imigrasi, kini muncul upaya mempertanyakan rasa...

11 Agustus 2026, pukul 07:42 WIB · dibaca 0 kali

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Pernyataan salah satu pendiri Partai Reform Britain mengungkap pergeseran wacana sebagian kelompok sayap kanan Inggris.

Jika sebelumnya serangan lebih banyak diarahkan pada kebijakan imigrasi, kini muncul upaya mempertanyakan rasa memiliki dan identitas warga negara hanya berdasarkan agama mereka.

Baca Juga

Menurut surat kabar The Telegraph, dikutip Aljazeera, Selasa (11/8/202), Direktur Kampanye Reform Britain, Charlie Downes, mengatakan umat Islam “kurang Inggris” dibandingkan umat Kristen.

Pernyataan itu menunjukkan definisi kewarganegaraan yang sempit, yang didasarkan pada garis keturunan dan “agama Kristen”, bukan pada status hukum, partisipasi dalam masyarakat, dan rasa memiliki terhadap bangsa.

Pernyataan tersebut muncul setelah polemik yang dipicu oleh pemimpin partai, Robert Lowe, ketika ia menolak memberikan jawaban tegas apakah Raja Charles dapat disebut sebagai “orang Inggris kulit putih”. Lowe mengatakan bahwa istilah tersebut dapat memiliki berbagai penafsiran.

Dengan demikian, menurut pemberitaan The Telegraph, perdebatan bergeser dari persoalan ras dan asal-usul menuju persoalan agama. Pergeseran ini berpotensi menempatkan umat Islam dan pemeluk agama non-Kristen di luar definisi kewarganegaraan yang sempit.

The Telegraph mengutip Baroness Gohir, anggota House of Lords sekaligus ketua Muslim Women’s Network UK, yang mengatakan bahwa menghormati warisan Kristen Inggris tidak berarti harus mengucilkan umat Islam, pemeluk agama lain, ataupun orang yang tidak beragama.

Ia mengingatkan bahwa dalam sensus terakhir, 37 persen penduduk Inggris menyatakan tidak memiliki agama.

Karena itu, Gohir mempertanyakan apa yang tersisa dari definisi kewarganegaraan tersebut jika ukuran “asal-usul” diterapkan secara ketat, bahkan terhadap keluarga kerajaan sendiri.

Menurut Gohir, sebagaimana dikutip surat kabar tersebut, identitas sebagai orang Inggris seharusnya didasarkan pada rasa memiliki, kontribusi kepada masyarakat, penghormatan terhadap hukum dan institusi negara, serta kepedulian antarsesama warga, bukan melalui ujian berdasarkan agama ataupun ras.

Kecaman terhadap pernyataan tersebut juga datang dari berbagai kalangan.

 

Loading...
Lihat di situs asli

Berita terkait