REPUBLIKA.CO.ID,MOROTAI — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Daruba, Kamis (24/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BNPP RI dalam mengidentifikasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat perencanaan intervensi pemerintah pusat di kawasan perbatasan.
Adapun pengukuran IPKP PPKP tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Sekretaris Daerah beserta jajaran, perwakilan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta Camat Morotai Selatan.
Pengukuran IPKP PPKP dilaksanakan pada PPKP Daruba yang memiliki satu kecamatan delineasi, yakni Kecamatan Morotai Selatan. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pengukuran IPKP PPKP bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi pengelolaan kawasan perbatasan.
Pulau Kolorai di Morotai, Provinsi Maluku Utara. - (https://wonderful.pulaumorotaikab.go.id/wisat)
“Kegiatan ini penting untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis dan tantangan, serta menjadi dasar perumusan program dan kebijakan yang membutuhkan intervensi kementerian/lembaga,” ujarnya.
Irjen Pol. Maith menekankan bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah terluar memerlukan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat. Menurut dia, pengukuran IPKP PPKP Daruba juga menyoroti perlunya penguatan peran Morotai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
“Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor unggulan,” katanya.
Dia memaparkan, bahwa konektivitas transportasi menjadi salah satu isu krusial. Frekuensi penerbangan Ternate–Morotai yang masih terbatas, demikian pula layanan Tol Laut dan kapasitas pelabuhan, dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta daya saing ekonomi kawasan.
Menurut dia, BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan.
Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian. Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan investasi, sarana pendukung, dan akses pasar.
Pengembangan sektor perikanan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Mororai turut menjadi sorotan. Potensi wisata bahari dan sejarah Morotai, termasuk peninggalan Perang Dunia II, dinilai belum berkembang optimal karena keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI juga melakukan peninjauan ke Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, yang terdampak abrasi pantai.
Kerusakan tanggul pengaman pantai menyebabkan garis pantai semakin mundur dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
Dia menegaskan, BNPP RI menilai pengukuran IPKP PPKP Daruba Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target IPKP PPKP nasional pada 22 PPKP sebesar 0,60.
Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Morotai diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi perbatasan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika