REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik aparatur sipil negara (ASN) atau birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar yang masih melanggengkan budaya feodal. Sedangkan di satu sisi masyarakat menderita tidak mendapatkan layanan dasar seperti listrik, pendidikan, kesehatan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengatakan praktik budaya feodal yang terjadi masa penjajahan masih tumbuh subur hingga lini. Karena itu, dia meminta budaya tersebut agar dihilangkan dan pejabat tidak berperilaku feodal.
Baca Juga- HUT ke-81 RI, KDM Minta Maaf ke Warga Jabar yang Belum Teraliri Listrik
- Detik-Detik Perempuan ODGJ Terobos Upacara HUT RI di Indramayu, Hendak Peluk Bupati Lucky Hakim
"Kita enggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera tidak kita sadari," ucap dia seusai upacara HUT ke 81 RI di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
KDM mencontohkan para pejabat menghabiskan anggaran untuk rapat sedangkan tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat. Selain itu, rencana banyak akan tetapi tidak berdampak kepada masyarakat.
"Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," kata mantan bupati Purwakarta ini.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika