REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Memasuki puncak musim kemarau 2026, ketersediaan air di sejumlah wilayah mulai menghadapi tekanan. Kondisi tersebut mendorong Perum Jasa Tirta II (PJT II) bersama sejumlah instansi terkait melakukan pengaturan distribusi air untuk menjaga kebutuhan pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan distribusi air irigasi dengan kondisi ketersediaan air di lapangan. PJT II menerapkan sistem gilir-giring di sejumlah wilayah layanan irigasi dengan mempertimbangkan pola tanam, ketersediaan air, serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Di wilayah Jatigede dan Rentang, misalnya, PJT II bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung melakukan penyesuaian pengelolaan air untuk mempertahankan pelayanan irigasi di tengah keterbatasan pasokan.
Direktur Utama PJT II Imam Santoso mengatakan pengelolaan air pada musim kemarau membutuhkan kerja sama antarlembaga. Menurut dia, keterbatasan sumber daya air membuat distribusi harus dilakukan secara cermat agar manfaat air dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
"Dalam kondisi kemarau seperti saat ini, kita perlu saling membahu, berbagi informasi, dan mengambil langkah yang paling tepat berdasarkan kondisi di lapangan. PJT II berkomitmen menjaga agar air yang tersedia tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pertanian dan air baku," ujar Imam.
Direktur Operasi dan Pemeliharaan PJT II Anton Mardiyono mengatakan pengaturan distribusi tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah air yang tersedia, tetapi juga memastikan air sampai kepada pengguna yang membutuhkan.
"Ketika ketersediaan air terbatas, yang kami jaga bukan hanya jumlah airnya, tetapi bagaimana air tersebut dapat sampai kepada pengguna yang membutuhkan. Pengaturan distribusi dilakukan secara dinamis dengan melihat kondisi aktual di lapangan, sehingga kebutuhan pertanian tetap dapat dilayani seoptimal mungkin," kata Anton.
Selain mengatur distribusi, PJT II melakukan penanganan terhadap sejumlah infrastruktur sumber daya air yang membutuhkan perhatian. Perbaikan dan penguatan dilakukan pada titik-titik infrastruktur yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi air.
Penanganan dampak kemarau juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Di Banten, misalnya, PJT II melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan bantuan mobil tangki kepada BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian. PJT II juga bekerja sama dengan PMI Provinsi Banten untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
Sementara itu, di Lampung, PJT II bersama BBWS Mesuji-Sekampung dan PT PLN Nusantara Power melakukan pemantauan terhadap sejumlah bendungan, antara lain Bendungan Batutegi, Way Sekampung, dan Margatiga. Pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pengelolaan air di wilayah hilir.
Imam mengatakan dampak kemarau berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Karena itu, penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Kami menyadari bahwa dampak kemarau tidak sama di setiap wilayah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. Ada yang membutuhkan pengaturan distribusi untuk pertanian, ada yang membutuhkan dukungan air bersih, dan ada yang memerlukan pemantauan lebih intensif. Yang terpenting, seluruh pihak bergerak bersama mencari solusi terbaik," tutur Imam.
PJT II menyatakan pengelolaan air selama musim kemarau akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air dan kebutuhan pengguna. Koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan irigasi, kebutuhan air baku, serta membantu masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika