REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengatakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus memastikan keamanan jamaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi.
Legislator yang membidangi keagamaan dan sosial itu meminta pemerintah memperkuat sistem perlindungan jamaah umrah serta menyiagakan langkah mitigasi darurat.
Baca Juga- Pemerintah Belum Keluarkan Larangan Umrah Buntut Serangan Bandara Riyadh
- Serangan di Bandara Riyadh, Ratusan Jamaah Umrah Tangerang Tertunda Berangkat
- Majelis Ulama Singapura Serukan Penundaan Keberangkatan Umrah
“Kemenhaj harus memastikan setiap jamaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jamaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” kata Maman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, sejumlah rombongan jamaah umrah mengalami kendala akibat pembatasan rute udara di kawasan Riyadh dan kota transit di Teluk, seperti Abu Dhabi dan Dubai.
Oleh karena itu, dia meminta Kemenhaj segera melakukan pemutakhiran data serta pemetaan lokasi jamaah terdampak guna memastikan kebutuhan akomodasi dan konsumsi mereka terpenuhi selama penundaan jadwal.
“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jamaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jamaah di Arab Saudi maupun calon jamaah yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.
Kemenhaj diminta memperkuat sinergi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara