REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gejolak geopolitik global yang memengaruhi pasar energi dinilai tidak boleh mengganggu akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketersediaan Pertalite dan Biosolar perlu tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Wayan Ardi Adnyana, mengatakan dinamika harga energi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari perkembangan geopolitik internasional, termasuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak terhadap harga minyak mentah dunia.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari kondisi pasar energi global yang sedang bergejolak dan tidak semata-mata dipengaruhi faktor domestik.
"Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, pemerintah dan Pertamina menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas energi nasional. Masyarakat perlu melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan persoalan," kata Ardi dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Meski demikian, KMHDI meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tetap terjaga dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Ardi, kedua jenis BBM tersebut masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi.
"Kami meminta Pertamina untuk menjaga ketersediaan stok Pertalite dan Biosolar di seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai penyesuaian harga BBM non-subsidi diikuti dengan kelangkaan BBM yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Stabilitas pasokan energi harus menjadi prioritas," ujarnya.
Ardi juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu kepanikan maupun memperkeruh situasi di tengah dinamika global yang berlangsung.
Menurut dia, kritik dan pengawasan terhadap kebijakan energi tetap penting dilakukan, namun harus disampaikan secara konstruktif serta berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh narasi yang berupaya memecah belah masyarakat atau menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kritik dan pengawasan publik tentu penting, tetapi harus dilakukan secara konstruktif, berdasarkan data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional," kata Ardi.
KMHDI menilai situasi saat ini juga menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan produksi energi dalam negeri, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurut Ardi, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak geopolitik maupun fluktuasi harga energi global pada masa mendatang.
"Semangat gotong royong antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan persatuan dan kesadaran bersama, Indonesia akan mampu melewati situasi ini dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika