JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan kecil sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi, melainkan juga membutuhkan akses permodalan, perlindungan wilayah tangkap, serta penguatan posisi tawar nelayan.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai KNMP menjadi salah satu program yang berpeluang menjawab persoalan mendasar sektor perikanan tradisional. Program tersebut perlu dijalankan secara konsisten melalui kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan, serta masyarakat pesisir.
Baca Juga- Nelayan Mengeluh Kekurangan Stok Solar saat Wapres Gibran ke Cilacap
- Nelayan Pantura Cemas Ruang Hidupnya Terenggut Akibat Proyek Giant Sea Wall
- Nelayan DIY Dapat Bantuan Benih Ikan, Asuransi, Hingga Perlengkapan Keselamatan Kerja
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memberikan manfaat yang lebih besar bagi nelayan kecil. Menurut dia, pengembangan ekonomi pesisir membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.
“Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten,” kata Dani di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Selain KNMP, sejumlah program pemerintah yang menjadi sorotan KNTI meliputi pengembangan budi daya ikan tematik, swasembada garam, dan modernisasi kapal perikanan. Dani menilai berbagai kebijakan tersebut perlu disertai perlindungan terhadap keberlanjutan praktik penangkapan ikan dan wilayah tangkap nelayan tradisional.
Perlindungan tersebut penting agar pembangunan kawasan pesisir tidak mengurangi akses nelayan kecil terhadap sumber daya laut. KNTI juga menekankan perlunya kebijakan yang mampu menjaga ruang hidup masyarakat pesisir di tengah perkembangan aktivitas ekonomi dan investasi.
Dani mengatakan, KNMP memiliki peluang menciptakan kegiatan ekonomi baru apabila pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan produktivitas perikanan, program tersebut dapat mendukung ketahanan pangan dan memperluas kesempatan kerja di desa-desa pesisir.
“Program KNMP berpotensi membuka lapangan kerja baru, menggerakkan aktivitas ekonomi desa, serta memperluas pemerataan pembangunan di kawasan pesisir,” ujar Dani.
Menurut Dani, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas KNMP diikuti dengan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dapat dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan nelayan.
“KNMP perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memenuhi hak nelayan kecil atas pembangunan yang adil dan lingkungan yang sehat,” ujar Dani.
Dani menambahkan, pembangunan kawasan pesisir harus mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat atas ruang hidup dan akses terhadap sumber daya perikanan. Dia melihat adanya peluang bagi kebijakan pemerintah untuk memperkuat kepastian hak nelayan kecil dalam memanfaatkan wilayah pesisir.
“Kami melihat sebenarnya program pemerintah ada upaya nyata dalam melakukan territorial reclamation atau pengambilan kembali ruang secara hukum demi membela hak nelayan kecil,” ujar Dani.
Sementara itu, peneliti Indomasive Institute Bagus Mangundiwiryo menilai pembangunan infrastruktur perikanan dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan struktural di kawasan pesisir. Menurut dia, fasilitas yang mendukung penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan menjadi kebutuhan penting bagi nelayan kecil.
Berdasarkan analisis hilirisasi maritim yang dilakukan Indomasive, keberadaan fasilitas penyimpanan berpendingin dan dermaga logistik dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Infrastruktur tersebut juga perlu didukung pemanfaatan teknologi tepat guna agar kegiatan usaha nelayan menjadi lebih efisien.
“Kuncinya ada pada kedaulatan pendingin (cold storage), perbaikan dermaga logistik, serta integrasi teknologi tepat guna. Infrastruktur pendingin tersebut secara efektif memotong jalur ketergantungan nelayan pada tengkulak yang kerap memainkan harga tangkapan secara sepihak,” ujar Bagus.
Bagus menjelaskan, keterbatasan fasilitas penyimpanan sering kali membuat nelayan harus segera menjual hasil tangkapan meskipun harga pasar kurang menguntungkan. Dengan tersedianya fasilitas pendingin, nelayan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga kualitas ikan dan menentukan waktu penjualan.
Penguatan infrastruktur logistik juga dinilai dapat membantu nelayan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Melalui dukungan fasilitas, pembiayaan, dan perlindungan wilayah tangkap, KNMP diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika