Anggota Komisi X DPR, Stevano Rizki Adranacus mengusulkan agar proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diprioritaskan ke wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Stevano menilai wilayah 3T lebih membutuhkan perhatian karena gap kualitas pendidikan yang tinggi.
"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah," ujar Stevano dalam keterangannya, Kamis (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga :DPRD Beri Alarm soal Krisis Guru di Jabar, Kekurangan 6 Ribu PengajarDia secara khusus mendorong agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi NTT. Dia menilai NTT memiliki karakteristik geografis dan tantangan pemerataan pendidikan yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
"Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut," kata Stevano.
Politikus PDIP itu memuji langkah pemerintah pusat yang akan memberikan peluang kepada guru PPPK untuk menjadi PNS mulai 2027. Namun, dia ingin nasib para guru di wilayah 3T lebih menjadi prioritas.
Menurut dia, penguatan status guru di daerah 3T juga dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan tenaga pendidik berkualitas agar tetap bertugas di wilayah yang membutuhkan.
Lihat Juga :Pimpinan DPRD Jabar Tolak Wacana SPP SMA-SMK Negeri Diaktifkan Lagi"Dengan demikian kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia," katanya.
MenPAN-RB, Rini Widyantini sebelumnya mengumumkan pihaknya akan membuka seleksi untuk PPPK guru penuh waktu menjadi PNS pada awal 2027 mendatang.
Hal itu disampaikan Rini usai rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di kompleks parlemen, Selasa (18/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
"Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027," katanya.
Lihat Juga :BEM Unair Kirim Amicus Curiae ke MK, Tolak Potong Anggaran Pendidikan (thr/dal) Bagikan: url telah tercopy