REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Perjanjian pertahanan baru antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memicu kembali ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi.
Sejumlah tokoh terkemuka dari UEA dan Arab Saudi secara terbuka berselisih pendapat mengenai keputusan kerajaan tersebut untuk menjalin kemitraan keamanan regional di luar lingkup Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Baca Juga- Kemenhut Tetapkan Syarat Perdagangan Karbon untuk Jaga Kelestarian Hutan
- Gurun Sahara Dahulu Kawasan Hijau Apa yang Terjadi
- Pengakuan Keluarga Febrie: Sutrimo Penjaga Rumah Kosong, Bukan Kepala Asistem Rumah Tangga
"Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah" yang ditandatangani pada 7 Agustus, mengikat ketiga negara. Dalam salah satu klausul disebutkan serangan bersenjata terhadap salah satu pihak sebagai serangan terhadap mereka semua.
Perjanjian ini menuai kritik tajam dari sejumlah komentator terkemuka UEA yang mempertanyakan apakah Riyadh sedang beralih menuju kerangka kerja keamanan regional di luar GCC.
GCC merupakan blok regional yang beranggotakan negara-negara monarki kaya energi, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Abdulkhaleq Abdulla, seorang analis politik sekaligus mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, menjadi sosok yang paling vokal melontarkan kritik tersebut. Ia berulang kali mempertanyakan logika di balik perjanjian baru itu.
"Selamat atas pembentukan aliansi ini, namun memperkuat kerja sama militer dan politik kawasan Teluk serta menyatukan internal Teluk jauh lebih penting daripada berinvestasi dalam kerja sama militer dan politik regional yang melibatkan negara-negara yang kredibilitas dan kemampuannya dalam menghadapi ancaman Iran-Israel tidak dianggap serius," tulis Abdulla dalam salah satu dari beberapa unggahannya mengenai masalah itu dilansir MEE.
"Salah satu syarat keberhasilan aliansi mana pun adalah mengidentifikasi musuh bersama. Lantas, siapakah musuh bagi negara-negara dalam aliansi ini?"
Unggahan tersebut memicu bantahan cepat dari Pangeran Arab Saudi Abdulrahman bin Musaid. Ia menyatakan bahwa kesepakatan itu merupakan masalah kedaulatan nasional dan mempertanyakan mengapa kalangan akademisi UEA tampak begitu terusik oleh pilihan-pilihan strategis Riyadh.
"Apa masalahnya, entah itu disebut aliansi, perjanjian, kesepakatan, atau dengan sebutan apa pun?" tulis sang pangeran di platform X.
"Bagaimana hal ini bisa bertentangan dengan upaya menyatukan kawasan Teluk? Bukankah setiap negara berhak menjalin kesepakatan dengan negara mana pun sesuai dengan apa yang dianggapnya dapat mewujudkan kepentingannya?"
Lihat postingan ini di Instagram
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika