YOGYAKARTA -- Rencana pemerintah menghadirkan program kuliah gratis dinilai perlu disertai skema pemerataan bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Tanpa pengaturan yang tepat, kebijakan tersebut dikhawatirkan membuat calon mahasiswa semakin terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan memperberat persaingan penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta.
Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Muchlas MT, mengatakan program kuliah gratis yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto semestinya tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan tinggi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan PTS yang selama ini turut menampung mahasiswa di Indonesia.
Baca Juga- Skema Kuliah Gratis di PTN Mulai Difinalisasi, Beberapa Opsi Dipertimbangkan
- Kuliah Gratis untuk Siapa?
- Suhu Yogyakarta Tembus 35,2 Derajat, Warga Mengeluh Gerah dan Bikin Pusing
"Kami melihat dari sisi peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, PTS kan juga bisa memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam dunia pendidikan tinggi," kata Muchlas di sela acara kick-off Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UAD di Yogyakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu mengatur proporsi bantuan pendidikan agar mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan memiliki kesempatan mengakses pendidikan tinggi, baik di PTN maupun PTS. Jika program kuliah gratis hanya terpusat di PTN, PTS berpotensi menghadapi tekanan lebih besar dalam menjaring mahasiswa baru.
Persoalan tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan pemerataan penerima beasiswa, tetapi juga keberlanjutan operasional kampus. Sebab, jumlah mahasiswa menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di PTS.
"Jangan sampai kemudian ini memberikan satu beban operasional yang tinggi pada perguruan tinggi-perguruan tinggi tertentu sehingga nanti ada kecenderungan proses rekrutmen mahasiswa menjadi persaingan antara perguruan tinggi negeri, khususnya PTN-BH, dengan swasta," ucapnya.
Di sisi lain, Muchlas menilai pembagian peran antara PTN dan PTS perlu menjadi bagian dari desain kebijakan pendidikan tinggi. PTN dapat terus didorong meningkatkan kualitas dan daya saing internasional menuju World Class University, sementara PTS tetap diberi ruang memadai untuk berkontribusi meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima bantuan. Pemerintah dapat memanfaatkan pemetaan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil untuk menentukan kelompok yang berhak memperoleh fasilitas kuliah gratis.
Ia mencontohkan bantuan biaya pendidikan dapat diprioritaskan bagi masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 3 atau 4, sehingga program tersebut benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan dukungan finansial.
"Selama ada pengaturan bahwa pemberian beasiswa SPP gratis menggunakan pendekatan targeting, langsung kepada sasaran, saya kira bisa. Kita sudah punya peta desil 1 sampai 10," katanya.
Lebih jauh, Muchlas menyoroti persaingan penerimaan mahasiswa baru di Yogyakarta juga menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Kota ini tidak lagi hanya bersaing dengan sesama kampus lokal, tetapi juga dengan perguruan tinggi berkualitas dari berbagai daerah yang menawarkan program studi dan fasilitas pendidikan kompetitif.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika