REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) ikut menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah agar dapat memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Menurut Saifullah, keterlibatan jaringan penggerak pendidikan masyarakat diperlukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak terlewat dalam pendataan maupun penjangkauan program pemerintah.
Baca Juga- Pemerintah Berlakukan Komisi Ojol 8 Persen Mulai 1 Juli, Menhub Pastikan Aplikator Siap
- Mulai 1 Juli 2026, Jamaah Umrah dan Haji Khusus Wajib Lewat Terminal 2F Soekarno-Hatta
- Menhub Harap Stimulus Transportasi Libur Sekolah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
"Pada kesempatan ini, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk ikut terlibat dalam pemutakhiran data. Jika ada peserta didik yang Bapak-Ibu sekalian temukan belum masuk data, nanti bisa dibantu untuk dilakukan pemutakhiran lewat saluran-saluran yang sudah kami buat," kata Saifullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahim Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di Gedung Sasonobudoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Kegiatan itu diikuti Ketua Umum SP2MI Amirudin beserta jajaran pengurus, Plt Direktur Operasi TMII Dede Noviardi, pengelola PKBM, TBM, PAUD swadaya dari 12 provinsi, akademisi, serta mitra pemerintah di bidang pendidikan masyarakat.
Di hadapan para peserta, Saifullah mengapresiasi dedikasi para relawan pendidikan yang selama ini aktif mendampingi anak-anak yang belum memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.
"Berbahagia saya hari ini bisa berada di tengah-tengah para pejuang pendidikan Indonesia. Relawan-relawan yang memilih jalan hidup untuk membantu, menyisir anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah," ujarnya.
Saifullah mengungkapkan persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, saat ini masih terdapat lebih dari empat juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
"Sementara data menunjukkan, 4 juta lebih anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan potensi putus sekolah. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua dan Bapak-Ibu sekalian telah memilih untuk bisa membantu mereka-mereka itu," katanya.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga mandat utama kepada Kementerian Sosial, yakni melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, serta menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara