REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan, membentuk keintegritasan pada pejabat publik tidak mudah dilakukan, terlebih jika pribadi terkait mempunyai sifat dablek (bebal). Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi yang dihadiri sejumlah lembaga, termasuk KPK, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (20/8/2026).
Luthfi mengungkapkan, selain KPK, rakor turut dihadiri para bupati/wali kota se-Jateng. Hadir pula Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X beserta jajarannya. Terdapat perwakilan lembaga lainnya yang menghadiri rakor tersebut, seperti LKPP dan BPKP.
Baca Juga- 17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada
- Marak OTT KPK, DPD RI Sebut Fungsi Inspektorat di Pemda Jateng Bermasalah
- DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah di Jateng Sudah Darurat
“Ini adalah sebagai upaya agar betul-betul Jawa Tengah, DIY, dan seluruh Indonesia bahwa tindak pidana korupsi ini harus diciptakan suatu pribadi, karakter, yang betul-betul mempunyai integritas. Jadi punya integritas itu tidak gampang, karena mulut, perbuatan, pikiran, harus sama, yaitu tidak ada korupsi,” ucap Luthfi saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menurut dia, integritas pada akhirnya kembali kepada diri pejabat terkait. “Semuanya kembali ke manusianya karena (perbuatan) melawan hukum itu barang siapanya orang. Jadi ya tergantung orangnya. Makanya kalau isi kepalanya dablek, kita ingatkan enggak bisa, integritas enggak bisa, ya biar dicopot sama yang berhak,” kata Luthfi.
Sepanjang 2026, sebanyak lima bupati di Jateng sudah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mereka adalah bupati Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, dan Pemalang. Saat ini Jateng menjadi provinsi dengan jumlah kepala daerah terbanyak terciduk lembaga antirasuah.
“Rakor ini dilaksanakan, ya kita tahu, kita cukup prihatin beberapa waktu belakangan ini marak OTT yang melibatkan beberapa kepala daerah,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam konferensi pers yang sama di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Dia menambahkan, serangkaian OTT kepala daerah tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng KPK serta beberapa lembaga lainnya seperti LKPP dan BPKP untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait upaya pencegahan korupsi.
Wiyagus mengungkapkan, dalam rakor, perwakilan KPK, misalnya, menjabarkan materi soal pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko. BPKP memberikan pemahaman soal peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah. Selanjutnya perwakilan Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri menjelaskan soal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Kemendagri hadir bersama instansi lain secara terkolaboratif seperti dari KPK, LKPP, dan BPKP, bersama-sama untuk memberikan penguatan ya, betapa pentingnya integritas, para kepala daerah khususnya, dalam pengelolaan APBD di masing-masing daerah. Diharapkan dengan kegiatan ini tidak ada lagi kepala daerah yang bermasalah secara hukum yang masuk ke ranah tindak pidana korupsi,” ucap Wiyagus.
Dia mengungkapkan, rakor pencegahan korupsi akan digelar di sepuluh klaster di Indonesia. “Yang pertama di Papua, kemudian kedua di Jawa Timur, minggu kemarin di Kalimantan Selatan. Hari ini kita di Provinsi Jawa Tengah, dan berikutnya masih ada lagi enam provinsi ya seperti di Sumatra Barat, Sumatra Utara, kemudian di NTB dan yang lainnya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika