NAZARETH — Di tengah padatnya arus lalu lintas pada jam sibuk di Nazareth—kota dengan populasi mayoritas Arab terbesar di Israel—sejumlah mahasiswa tampak membagikan selebaran di pinggir jalan. Mereka mendesak para pengendara untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung ketat.
Sejumlah hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa partai-partai Arab berpeluang menjadi penentu utama penyeimbang kekuasaan dalam peta politik Israel.
Baca Juga- Singapura Ajak Indonesia Atasi Kabut Asap
- Anthropic Digugat Rp744 Miliar atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta 274 Lagu Elvis Presley
- Destinasi Ramah Muslim di Hong Kong: Serunya Jelajahi Ocean Park
Kekecewaan politik sebelumnya kerap menekan tingkat partisipasi pemilih warga Arab Israel—kelompok yang mencakup sekitar seperlima total populasi Israel dan kerap mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina berkebangsaan Israel. Namun pada pemilu kali ini, muncul gelombang dorongan kuat untuk menumbangkan koalisi pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel, yakni aliansi antara Perdana Menteri veteran Benjamin Netanyahu dengan partai-partai sayap kanan jauh dan Ultra-Ortodoks.
"Saya memandang ini sebagai kewajiban kami untuk menjatuhkan pemerintah ekstremis ini. Mereka memperlakukan kami seperti warga kelas dua," tegas Arkan Badran, 23 tahun, salah satu mahasiswa yang membagikan selebaran. "Saya menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi untuk memilih partai-partai Arab yang mewakili suara kami, karena ini menyangkut masa depan kami."
Para pendukung Joint List bersorak di markas kampanye aliansi tersebut di kota Nazareth, Israel utara, pada 27 Oktober 2026, saat hasil jajak pendapat setelah pemungutan suara (exit poll) pertama diumumkan di televisi. - (Ahmad Gharabli/AFP)
Ganjalan koalisi
Sebagian besar partai utama Yahudi menutup pintu untuk membentuk koalisi pemerintah bersama partai-partai Arab.Mayoritas jajak pendapat mengindikasikan bahwa baik kubu Netanyahu beserta sekudunya, maupun kubu oposisi utama "Blok Perubahan" (Change Bloc) yang dipimpin mantan kepala staf militer berhaluan tengah-kanan Gadi Eisenkot, tidak memiliki jalan yang benar-benar mulus untuk meraih mayoritas kursi parlemen.
Jika proyeksi tersebut tepat, partai-partai anti-Netanyahu yang ingin membentuk koalisi pemerintahan pascapemilu dihadapkan pada dua pilihan sulit: mengingkari janji kampanye untuk tidak bekerja sama dengan Netanyahu, atau menjalin kesepakatan politik dengan partai-partai mayoritas Arab.
Ganjalan utamanya terletak pada sikap Eisenkot yang secara tegas menolak pembentukan pemerintah bersama partai Arab, dengan alasan ketiadaan kesamaan nilai dasar.
Dinamika politik dan sosial di Israel mengalami pergeseran drastis pascaserangan mematikan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang membara di Gaza setelahnya. Ketidakpercayaan dan rasa permusuhan terhadap minoritas Arab di negara tersebut dilaporkan kian meningkat.
"Pascaserangan 7 Oktober, kami diperlakukan seolah-olah musuh negara ini," kata Suha Salman Mousa dari Mossawa Centre di Nazareth, sebuah organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi warga Arab. "Ruang kebebasan berpendapat kian menyempit. Terjadi penangkapan massal, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap orang-orang hanya karena unggahan di media sosial atau karena menolak perang di Gaza."
Mousa menuding para menteri melakukan "diskriminasi sistematis dan penghasutan" terhadap warga Arab Israel.Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyatakan bahwa pemerintah secara tidak proporsional memotong anggaran untuk komunitas Arab. Di sisi lain, pemerintah beralasan pemotongan anggaran tersebut diperlukan untuk mendanai sektor pertahanan dan keamanan selama masa perang.
Selain itu, sentimen politik juga merembet ke ranah publik melalui kampanye yang menyasar dokter-dokter Arab di rumah sakit Israel, hingga aksi penyerangan bermotif rasial oleh warga Yahudi terhadap pengemudi bus beretnis Arab.
Beberapa narasi kampanye turut memanfaatkan ketegangan ini untuk memperdalam pembelahan sosial. Menteri Keuangan dari faksi sayap kanan jauh, Bezalel Smotrich, berjanji akan melakukan "Yahudisasi" di sebagian wilayah Galilea utara dan Negev selatan—wilayah yang mendominasi pemukiman warga Arab—sambil mengaitkan langkah tersebut dengan perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Retorika kampanye
Dilansir dari BBC, mayoritas warga Arab Israel merupakan keturunan warga Palestina yang tetap bertahan. Mereka hidup di wilayah yang kemudian menjadi negara Israel saat perang pendirian negara tersebut pada 1948—peristiwa yang memaksa ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau terusir dari rumah mereka. Pemerintahan Israel saat ini kerap memotret keberadaan mereka sebagai ancaman terhadap identitas Yahudi negara tersebut.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Netanyahu mengklaim bahwa rival politiknya berencana menggandeng kelompok Arab untuk membentuk "pemerintahan yang berbahaya."
Untuk mempertegas pesan tersebut, tim kampanyenya memasang papan reklame besar, termasuk di persimpangan jalan masuk utama ke Nazareth. Reklame tersebut menyajikan narasi pilihan: "Kanan atau Palestina"—dengan menampilkan foto-foto tokoh oposisi utama, termasuk politisi kanan, yang digambarkan seolah-olah mewakili opsi kedua. Tim kampanye Netanyahu juga menggunakan video berteknologi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan lawan politiknya seolah sedang merangkul para pemimpin Arab.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika