REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 12 juta hektare, dengan 6,7 juta hektare di antaranya berada di kawasan hutan dan sekitar 1,27 juta hektare berada di areal konservasi. Pemerintah tengah mencari berbagai skema untuk mempercepat restorasi ekosistem, termasuk membuka kerja sama dengan berbagai pihak di tengah keterbatasan anggaran negara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap upaya restorasi ekosistem di Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan lahan yang mengalami degradasi.
Baca Juga- Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Ingatkan Masyarakat tak Merokok di Hutan
- PLN Pulihkan Ekosistem Pulau Sabira, Mangrove dan Terumbu Karang Direstorasi
- Pupuk Kaltim Wakili Indonesia di ICRS 2026, Angkat Restorasi Terumbu Karang Bontang
“Saya berterus terang, saya pribadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden ya, untuk ruang melakukan restorasi ekosistem ini,” kata Raja Antoni di peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Muara Angke, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Raja Juli mengatakan, komitmen Presiden Prabowo terhadap pemulihan lahan terdegradasi juga telah disampaikan dalam pidatonya di PBB pada tahun lalu.
“Bahkan di pidato beliau di PBB yang tahun lalu, dengan lantang mengatakan komitmen beliau, komitmen Indonesia untuk melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land,” ujar Raja Antoni.
Menurut Raja Juli, pemerintah terus mencari cara agar negara dapat hadir dan bertanggung jawab dalam proses pemulihan lahan kritis. Salah satunya melalui penguatan sumber daya, termasuk penambahan jumlah Polisi Hutan (Polhut).
Namun, Raja Juli mengakui pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran untuk melakukan restorasi ekosistem dalam skala besar. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari sumber daya dan skema kerja sama lain untuk mempercepat pemulihan ekosistem.
Meski demikian, Raja Juli menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan restorasi. Menurutnya, masih terdapat ruang untuk membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam memulihkan hutan dan ekosistem yang mengalami kerusakan.
"Tapi kemudian sekali lagi kita tidak boleh berhenti dan kemudian terjerembap kepada pesimisme. Banyak ruang-ruang lain yang ternyata masih bisa kita exercise untuk kemudian bekerja sama melakukan restorasi hutan-hutan tersebut. Salah satu yang penting tentu adalah membuka diri untuk kerja sama dengan pihak mana pun. Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policymaker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan,” kata Raja Juli.
Raja Juli menilai kolaborasi menjadi salah satu opsi penting untuk memperluas kapasitas restorasi ekosistem. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memulihkan kawasan yang mengalami degradasi sekaligus menjaga fungsi hutan dan kawasan konservasi.
Besarnya lahan kritis yang harus dipulihkan membuat percepatan restorasi membutuhkan dukungan kebijakan, sumber daya, serta keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif diperlukan agar pemulihan ekosistem dapat dilakukan dalam skala yang lebih luas.
Dengan dukungan Presiden Prabowo dan keterlibatan berbagai pihak, Kementerian Kehutanan berupaya memperluas ruang restorasi untuk memulihkan lahan terdegradasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika