REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, belum ada pembahasan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
"Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (kesehatan)," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga- Dari Huntara ke Usaha Produktif, BNPB dan PNM Dorong Warga Agam Bangkit Lewat Potensi Lokal
- Dasco: Pemberian Kewarganegaraan Ganda untuk Pulangkan Diaspora
- Jumlah Dokter Kurang, Prabowo Buka Sekolah Dokter Hingga Undang Dokter Asing
Budi juga meminta masyarakat khawatir mengenai isu keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. Menurut dia, pemerintah pasti akan mendukung keuangan BPJS Kesehatan ketika mengalami defisit.
"Teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, mendorong pemerintah memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia menilai, ketahanan pembiayaan BPJS perlu menjadi perhatian agar defisit tidak berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.
“Saya berharap pemerintah lebih fokus pada hak-hak orang miskin yang sudah diatur dalam konstitusi. Terutama hak konstitusi orang miskin terhadap layanan kesehatan. Kita tahu bahwa layanan kesehatan itu sangat tergantung pada BPJS Kesehatan,” kata dia, Jumat.
Edy menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menurutnya mengalami defisit sekitar Rp 2 triliun per bulan. Kondisi tersebut, ditambah tekanan inflasi dan pelemahan nilai rupiah, perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu keberlangsungan pembiayaan layanan kesehatan.
Ia juga menyinggung besarnya jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 96,8 juta orang. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran tetap memadai, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi pihak yang terdampak apabila terjadi persoalan pembiayaan BPJS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika