REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. Juni Supriyanto, Ak., M.Ak., M.Si., CMA, SAS, Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Pengelola Keuangan Publik, dan peneliti kebijakan keuangan syariah
Seorang Gen Z bisa saja mencicil skincare lewat aplikasi paylater tanpa banyak berpikir, tapi menunda pendaftaran haji hingga lima tahun ke depan. Ironi kecil ini menyingkap pertanyaan yang lebih besar: apakah kemampuan (istitha'ah) untuk berhaji adalah sesuatu yang datang tiba-tiba di ujung usia, atau kapasitas yang sengaja dirancang sejak dini?
Haji adalah satu-satunya rukun Islam yang secara eksplisit mensyaratkan kemampuan. Namun, dalam realitas ekonomi, kemampuan tidak pernah hadir secara tiba-tiba. Ia dibangun, direncanakan, dan dipersiapkan jauh sebelum seseorang mengenakan pakaian ihram.
Paradoks Keuangan Muda
Di tengah pembahasan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 dan upaya rasionalisasi Nilai Manfaat BPKH muncul pertanyaan krusial bagi generasi muda: apakah istitha'ah dipandang sebagai takdir yang pasif ditunggu, atau kapasitas yang sengaja dirancang sejak dini?
Dari perspektif tata kelola keuangan publik, dinamika BPIH bukan sekadar statistik anggaran negara. Ia adalah cermin besar tentang bagaimana kemampuan finansial dibangun dan dipertahankan dalam jangka panjang. Namun, terdapat paradoks menarik dalam lanskap ekonomi saat ini.
Di satu sisi, diskursus haji makro diwarnai isu efisiensi biaya dan keberlanjutan dana kelolaan. Di sisi lain, pemberitaan media sosial dan ekonomi memotret kerentanan keuangan Generasi Z dan sandwich generation—mereka yang menanggung kebutuhan diri sendiri sekaligus keluarga.
Tingginya pemakaian fitur Buy Now Pay Later (BNPL), inflasi gaya hidup, hingga beban ganda menopang keluarga membuat perencanaan jangka panjang sering terabaikan. Kiki Retnaningrum dan Srikandi Sundari (2025) menegaskan bahwa perilaku konsumtif pengguna BNPL sangat dipengaruhi rendahnya literasi dan sikap keuangan.
Tantangan generasi muda kerap bukan semata keterbatasan pendapatan, melainkan kualitas pengelolaan keuangan itu sendiri. Dalam konteks ini, narasi "haji adalah urusan nanti saat tua" menjadi pembenaran pasif atas ketiadaan ikhtiar sejak dini.
Mental Decoupling
Pandangan tersebut memperoleh konfirmasi empiris dari kajian strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan PT MarkPlus Indonesia untuk BPKH (Januari 2026). Mayoritas Gen Z (56 persen) tercatat baru berencana mendaftar haji lebih dari lima tahun ke depan, dan hanya 3,6 persen yang berencana mendaftar dalam kurun satu tahun. Sebanyak 50,6 persen Gen Z beralasan masih berfokus pada pengembangan karier dan pendidikan, disusul pemenuhan rumah, kendaraan, atau usaha.
Alasan tersebut rasional bagi fase awal usia produktif. Namun, temuan ini sekaligus membantah stereotipe bahwa anak muda enggan berinvestasi. Sebanyak 46,1 persen responden Gen Z justru memilih instrumen investasi seperti emas, saham syariah, dan properti untuk mengumpulkan dana haji—melampaui preferensi tabungan bank biasa.
Perlu dicatat, khusus properti, instrumen ini cenderung tidak likuid dan berhorison sangat panjang, sehingga tidak selalu selaras dengan kebutuhan pencairan bertahap untuk pelunasan BPIH. Emas dan saham syariah relatif lebih fleksibel untuk tujuan ini.
Gen Z memiliki kesadaran investasi yang tinggi untuk akumulasi kekayaan (wealth accumulation). Meski demikian, terjadi fenomena mental decoupling yakni pemisahan psikologis antara portofolio investasi duniawi dan perencanaan ibadah haji. Investasi dipandang sebagai sarana mencapai tujuan ekonomi, sementara haji ditempatkan sebagai agenda residual yang baru dipikirkan jika kondisi dirasa "mapan".
Padahal, dalam pendekatan investasi berbasis tujuan (goal-based investing) seperti dipaparkan Meir Statman dalam Finance for Normal People (2017), investasi yang efektif adalah investasi yang diarahkan pada tujuan hidup yang spesifik. Haji seharusnya diposisikan sejajar dengan dana pendidikan, rumah pertama, atau dana pensiun—bukan dipisahkan sebagai kategori tersendiri yang menunggu giliran.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.