REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membantah anggapan pemerintah menolak bantuan negara lain untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Termasuk terkait tawaran bantuan dari Malaysia untuk penanganan bencana ekologis tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana, menyatakan tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk penanganan karhutla masih dalam pembahasan. Menurut dia, hingga saat ini tidak ada sama sekali penolakan dari pemerintah Indonesia soal tawaran bantuan tersebut.
Baca Juga- Data Jumlah Korban Karhutla Ikut Menyala, 62 Ribu Balita Terkena ISPA
- 'Iblis Pun Minder', Korupsi Dana Siap Pakai Bencana Terungkap Kala Karhutla Marajalela
- Bareskrim Polri Tangani Kasus 371 Kasus Karhutla, 98 di Antaranya Dilakukan Korporasi
"Jadi bukan, tidak ada kata kita menolak, tidak, karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu. Semuanya masih berproses," kata dia dikutip Republika, Kamis (15/10/2026).
Ia menyampaikan apresiasi terhadap seluruh tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat untuk penanganan karhutla di Indonesia, termasuk dari Malaysia. Namun, hal itu masih terus dikomunikasikan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan kementerian teknis lainnya.
"Tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ terkait kebutuhan operasional, bagaimana nanti deployment-nya, kemudian nanti dukungan logistik, dan seterusnya. Sama seperti yang didiskusikan kemarin pada saat kita menerima bantuan pesawat dari Jepang," kata Honi.
Pekerja menyapu lantai Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026). Otoritas Bandara Tjilik Riwut menghentikan sementara operasional penerbangan keberangkatan dan kedatangan pada Rabu (14/10) akibat terdampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan jarak pandang menurun sehingga mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersebut. - (ANTARA FOTO/Auliya Rahman)
Honi juga membantah narasi di media sosial yang menyudutkan pemerintah terkait berakhir operasional tiga unit helikopter CH-47 Chinook milik Jepang dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Pasalnya, terdapat narasi bahwa pemerintah Indonesia yang meminta operasional tiga helikopter milik Jepang tersebut dihentikan.
"Muncul juga di sosial media seolah-olah kita yang apa menyampaikan mereka untuk sudah selesai, padahal bukan," kata dia.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, tiga helikopter Jepang itu hanya melaksanakan operasi di Indonesia selama dua pekan. Alhasil, tiga unit helikopter tersebut harus kembali ke negara asalnya setelah melakukan operasi sesuai jadwal yang ditentukan.
"Bukan, bukan ada istilah kita ya menyampaikan mereka untuk cukup memberikan bantuan kepada kita," kata Honi.
View this post on InstagramLoading... Ikuti Whatsapp Channel Republika