REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sudah beroperasi sejak 1 Juni 2026. DSI mengeklaim, gap antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dan harga acuan pasar internasional, yang sebelumnya, mencapai 30-45 persen, kini disebut sudah sangat berdekatan.
Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengapresiasi keterbukaan CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani terkait data itu. Meski begitu, mereka meminta pemerintah memenuhi DSI, sebelum melangkah ke tahap agen penjual tunggal.
Baca Juga- Prabowo Sebut PT DSI Perkuat Devisa Nasional, Kini Kelola Rp 188 Triliun
- Prabowo Says DSI Strengthens National Foreign Exchange Reserves
- S&P Apresiasi Peran DSI, Ekonom: Reformasi Struktural RI Mulai Diakui
Pertama, seluruh data pembanding declared price dan harga indeks, termasuk metodologi perhitungan gap sebelum dan sesudah 1 Juni 2026, harus dibuka kepada publik dan
diverifikasi oleh pihak independen. Kedua, pemerintah harus menjelaskan secara eksplisit apakah penutupan gap harga ekspor berdampak pada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani atau hanya menekan margin di rantai perdagangan.
Ketiga, rencana perluasan peran DSI menjadi agen penjual tunggal pada 1 September 2026, harus ditunda hingga evaluasi tiga bulan pertama yang dijanjikan pemerintah selesai. "Kami tidak menolak upaya menutup kebocoran devisa negara. Tapi perbaikan tata kelola ekspor harus berbasis data yang bisa diverifikasi, bukan klaim sepihak," kata Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika