REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga think tank Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai gangguan teknis yang menurut PT PLN (Persero) menjadi pemicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa baru-baru ini menunjukkan rapuhnya sistem kelistrikan nasional yang terlalu didominasi batu bara. SUSTAIN mencatat kebutuhan batu bara domestik melalui skema domestic market obligation (DMO) sudah sangat besar, yakni sekitar 220 juta metrik ton.
Angka tersebut lebih dari separuh produksi batu bara pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Menurut SUSTAIN, Indonesia akan kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut meskipun merupakan negara pengekspor batu bara, terlebih dengan disparitas harga DMO dan harga global yang semakin besar saat ini.
Baca Juga- CSIS: Penurunan Produksi Batu Bara Tekan Pasokan Listrik dan Ekspor Nasional
- Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Bantuan Pangan dan Diskon Transportasi Tetap Jalan
- Listrik Padam Bergilir, Utang Pemerintah ke PLN yang Tembus Rp110 Triliun Ikut Jadi Sorotan
Akibatnya, kekurangan pasokan batu bara akan terus menghantui Indonesia dan mengancam ketahanan energi. Menyikapi situasi yang merugikan masyarakat dan sektor industri tersebut, SUSTAIN menegaskan bahwa sekadar memperbaiki kerusakan teknis tidak akan menyelesaikan akar masalah.
Berdasarkan riset terbaru SUSTAIN Brief Vol. 4: Unlocking Solar Energy Demand: Peran Strategis PLTS Atap dan Power Wheeling dalam Mencapai Target 100 GW Energi Surya, SUSTAIN menawarkan solusi melalui diversifikasi energi dengan mengoptimalkan potensi energi surya.
Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya mengatakan permintaan listrik dari rumah tangga dan industri berpotensi menjadi salah satu pendorong utama percepatan energi surya nasional melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dan implementasi power wheeling.
"Dalam perhitungan, kami menggunakan skenario akseleratif dengan proyeksi tambahan kapasitas energi surya yang berpotensi mencapai sekitar 11,4 GWp dalam waktu relatif singkat. Hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan PLTS nasional sebesar 17 GW dalam tiga tahun tanpa semakin membebani keuangan negara," kata Tata, Senin (22/6/2026).
Ia menawarkan dua solusi yang menurutnya dapat mengurangi risiko pemadaman listrik massal pada masa mendatang.
Pertama, mengubah paradigma dari sistem terpusat (centralized grid) yang rentan mengalami gangguan menjadi sistem desentralisasi melalui pengembangan PLTS atap.
Tata mengatakan pemerintah dapat memberikan dukungan melalui regulasi dan insentif bagi sektor industri, komersial, hingga rumah tangga untuk memasang PLTS atap sehingga masyarakat dapat memproduksi listrik secara mandiri.
Menurut Tata, PLTS dapat menjadi solusi ketika jaringan utama PLN mengalami gangguan teknis atau kelebihan beban karena masyarakat dapat menopang kebutuhan energinya sendiri.
"Ini menciptakan bantalan (buffer) energi yang kuat pada tingkat tapak," ujarnya.
Solusi kedua adalah implementasi skema power wheeling, yakni hak pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN oleh produsen listrik swasta berbasis energi terbarukan.
Saat ini, banyak industri yang ingin beralih ke energi bersih, tetapi terhambat oleh keterbatasan pasokan energi hijau dari PLN.
Melalui power wheeling, produsen energi surya skala besar dapat menyalurkan listrik bersih secara langsung kepada konsumen industri menggunakan jaringan yang sudah tersedia. Langkah ini tidak hanya mempercepat target 100 GW energi surya, tetapi juga mengurangi beban investasi hulu PLN sehingga perusahaan dapat lebih fokus menjaga keandalan dan perawatan jaringan transmisi utama guna mencegah pemadaman massal.
"Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib kelistrikan jutaan warga dan industri pada segelintir pembangkit besar berbasis fosil. Jika satu titik transmisi atau pasokan hulu bermasalah, dampaknya langsung melumpuhkan satu pulau," kata Tata.
Ia mencontohkan Pulau Jawa yang menjadi pusat sekitar 60 hingga 70 persen aktivitas ekonomi Indonesia sehingga memerlukan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan.
"Kunci agar pemadaman bergilir tidak terulang kembali adalah desentralisasi melalui PLTS atap dan fleksibilitas jaringan melalui power wheeling," kata Tata.
SUSTAIN mendesak pemerintah segera mengesahkan payung hukum yang progresif untuk mendukung akselerasi PLTS atap dan power wheeling demi diversifikasi sumber energi nasional.
Warga menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat melakukan pengaturan beban secara terbatas dengan memadamkan listrik secara bergilir di sejumlah wilayah di Bandung Raya akibat adanya kendala teknis operasional pembangkit dan gangguan pada dua unit pembangkit besar. - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)