REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi buka suara soal adanya penolakan warga terkait rencana pembangunan gereja di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Luthfi mengatakan, untuk menangani persoalan tersebut, dia mengedepankan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Untuk Banjarsari, Solo, itu FKUB. Jadi toleransi di Jawa Tengah adalah bagus. Kalau ada penolakan, maka FKUB kita kedepankan," ujar Luthfi di Kota Semarang saat ditanya awak media soal penolakan pembangunan gereja di Banjarsari, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga- Kelompok Peternak di Jateng Protes SPPG Beli Telur dengan Harga Rendah
- Libur Sekolah, Pertamina Tambah Stok Pertalite Hingga 18 Persen di SPBU se-Jateng DIY
- Ratusan Mahasiswa Semarang Demo Lagi di Kantor Gubernur Jateng, Kritik MBG & Penyempitan Ruang Sipil
Luthfi menambahkan, dia sudah mengutus jajarannya untuk terlibat dalam penanganan penolakan pembangunan gereja di Banjarsari. "Dari (Biro) Kesra kita sudah saya beritahukan ke sana untuk melakukan verifikasi," ucapnya.
Pada Rabu (17/6/2026), DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari Koordinator Umat Islam Banyuanyar (KUIB) terkait rencana pembangunan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono dan Muhammad Bilal bersama Komisi I DPRD Kota Surakarta.
Dalam audiensi tersebut, KUIB menyerahkan surat penolakan dari warga Kelurahan Banyuanyar terhadap rencana pendirian gereja di RT 04/RW 07 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam suratnya, KUIB menuangkan sejumlah alasan mengapa mereka menolak pembangunan gereja.
Alasan yang termaktub dalam surat KUIB antara lain, lokasi pembangunan berada di kawasan padat penduduk dan mayoritas beragama Islam, belum terpenuhinya persyaratan pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan pemerintah, lokasi berdekatan dengan rumah warga dan masjid, keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Nusukan yang dinilai telah melayani kebutuhan jemaat di sekitar wilayah tersebut, calon jemaat yang mayoritas bukan berasal dari warga Banyuanyar, serta belum adanya pengesahan dari pihak kelurahan.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika