REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Koordinator Bidang Pangan berencana mengerahkan hampir 500 perusahaan di Kalimantan Tengah untuk membantu pemerintah daerah dan instansi terkait memerangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Inisiatif ini difokuskan pada pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan yang memiliki alat berat, kapasitas operasional, serta personel pemadam darat.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan mobilisasi ratusan pelaku usaha ini sangat krusial untuk menutupi kekurangan peralatan dan personel yang dihadapi otoritas lokal. “Hari ini, kami mengerahkan hampir 500 perusahaan di Kalimantan Tengah,” ujar Nurofiq usai rapat koordinasi antar-instansi di Jakarta, Kamis.
Fokus di Palangka Raya dan Pulang Pisau
Pemerintah telah mengidentifikasi area berisiko tinggi untuk aksi bersama, khususnya di ibu kota provinsi Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. Tim gabungan akan melakukan penilaian lokasi, memetakan kluster titik panas, memeriksa akses kanal dan jalan, serta mengidentifikasi sumber air. Langkah ini bertujuan untuk menentukan sumber daya dan metode pemadaman yang paling tepat.
Model kolaborasi serupa sebelumnya telah diterapkan di Kalimantan Selatan. Di sana, sekitar 350 perusahaan mendukung upaya penanganan risiko kebakaran di lahan pertanian dan gambut seluas 10.000 hektare, bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat.
Para pemegang konsesi yang berpartisipasi didorong untuk memadamkan api di luar area konsesi mereka. Namun, Nurofiq menekankan bahwa hal ini tidak boleh mengganggu kewajiban hukum mereka untuk mencegah dan menangani kebakaran di dalam batas lahan masing-masing.
Dukungan Asosiasi dan Kendala di Lapangan
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan perusahaan anggota untuk memeriksa peralatan pemadam, meningkatkan kewaspadaan, dan memantau titik panas berbasis satelit yang dilaporkan Kementerian Kehutanan. Meski bersedia membantu pemadaman di luar konsesi, Martono mendorong pemerintah memberikan perlindungan hukum proporsional bagi perusahaan yang memberikan bantuan darurat sukarela.
Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan kesiapan pelaku usaha kehutanan. Namun, ia mengakui akses terhadap air, peralatan pemadam yang memadai, dan pasokan bahan bakar yang andal masih menjadi kendala utama, terutama untuk pembasahan kembali lahan gambut yang mengering.
Di samping upaya sektor swasta, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15-16 Oktober 2026. Pesawat akan diberangkatkan dari Banjarmasin karena kabut asap telah mengurangi jarak pandang di bandara-bandara di provinsi tersebut. Nurofiq menegaskan kerja sama lintas sektor sangat vital untuk memerangi kebakaran di kawasan strategis nasional, melindungi aktivitas ekonomi daerah, dan mendukung target ketahanan pangan, air, serta energi Indonesia.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara