REPUBLIKA.CO.ID, SIMALUNGUN, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap kedua di wilayahnya. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak, khususnya dalam memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan apresiasi tersebut usai mengikuti peresmian secara daring oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu. Peresmian ini merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
"Ini sebagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan, dan tumbuh kembang anak," ujar Wagub Surya. Dari total 232 SPPG yang diresmikan di Sumut, sebanyak 59 unit di antaranya berlokasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Prioritas Daerah Stunting dan 3T
Wagub Surya berharap program MBG terus diperluas hingga menjangkau seluruh daerah 3T untuk memperkuat upaya pencegahan masalah gizi. Pemprov Sumut juga mendorong penambahan SPPG ke wilayah yang belum terjangkau BGN agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
"Keberadaan SPPG ini diharapkan memperluas akses masyarakat Sumut terhadap pemenuhan gizi tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempat tinggal," tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas pengelolaan dan pelayanan harian.
Kepala BGN, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa peresmian 1.400 SPPG ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah timur Indonesia. Untuk tahap ini, prioritas diberikan pada wilayah dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T.
"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ucap Sudaryono.
Keterlibatan Kepala Daerah
Sudaryono menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah dan perangkatnya dalam mengawasi pelaksanaan program. Ia meminta rekomendasi segera disampaikan jika ditemukan fasilitas atau pelayanan SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk aspek higienitas dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"Kalau IPAL dan fasilitas, higienis tidak sesuai, mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami. Kami ingin kepala daerah terlibat, dan keterlibatan perangkat daerah sangat diharapkan," tutur Mas Dar.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara