REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk dalam kelompok empat besar figur dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden berdasarkan dua survei nasional yang dipublikasikan pada Oktober 2026. Capaian tersebut mendapat perhatian di tengah kritik dan perdebatan politik yang masih mewarnai perjalanan Gibran sejak Pemilihan Presiden 2024.
Pengamat politik Boni Hargens menilai hasil survei tersebut tidak terlepas dari pola komunikasi politik Gibran yang mengutamakan hubungan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan melalui kunjungan lapangan dan dialog dengan warga menjadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan dalam membaca posisi politik Gibran.
Baca Juga- Bantu Warga Hadapi Kekeringan, Pertamina Patra Niaga Salurkan 285 Ribu Liter Air Bersih di Klaten
- Menlu RI Ingatkan Warga Indonesia tak Ikut-Ikut Demonstrasi di Eropa
- Bahlil Buka Opsi Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Kadin Beri Dukungan
Boni berpandangan bahwa kritik yang berkembang di ruang publik tidak selalu merepresentasikan sikap masyarakat secara keseluruhan. Ia bahkan menduga sebagian narasi negatif yang diarahkan kepada Gibran berkaitan dengan kepentingan kelompok politik tertentu yang berupaya memengaruhi persepsi publik terhadap wakil presiden.
Menurut Boni, Gibran cenderung tidak menjadikan perdebatan antarelite sebagai pusat aktivitas politiknya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilainya lebih mengutamakan pertemuan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta mengamati secara langsung berbagai persoalan di daerah.
Boni melihat pola komunikasi tersebut sebagai karakter tersendiri dalam pendekatan politik Gibran. Hubungan yang dibangun melalui interaksi personal, menurutnya, dapat menjadi modal penting untuk menjaga kedekatan seorang pejabat publik dengan masyarakat.
Sejumlah kunjungan kerja Gibran dalam beberapa waktu terakhir turut menjadi perhatian Boni. Agenda tersebut antara lain berkaitan dengan penanganan bencana, pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, serta persoalan pelayanan publik yang membutuhkan respons pemerintah.
Pada 4 September 2026, Gibran mengunjungi hunian sementara warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan itu, ia menemui masyarakat, mendengarkan persoalan yang mereka hadapi, serta meninjau kebutuhan pemulihan dan rencana penyediaan hunian tetap.
Agenda serupa berlangsung ketika Gibran mendatangi Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 25 September 2026. Wakil presiden meninjau kondisi wilayah terdampak banjir bandang dan bertemu dengan warga serta keluarga korban untuk mengetahui kebutuhan mereka setelah bencana.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 28 September 2026, Gibran mengunjungi warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, ia menemui pasien dan keluarga mereka, sekaligus memberikan perhatian terhadap penanganan korban serta perlunya evaluasi pelaksanaan program.
Rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Gibran sebagai wakil presiden dalam memantau persoalan yang dihadapi masyarakat. Boni menilai aktivitas lapangan semacam itu juga memiliki dimensi komunikasi politik karena membuka ruang pertemuan langsung antara pejabat negara dan warga.
Menurut Boni, dukungan terhadap seorang tokoh politik tidak hanya dipengaruhi pemberitaan atau intensitas kehadiran di media. Ia berpandangan bahwa pengalaman masyarakat ketika berinteraksi langsung dengan seorang pejabat dapat turut membentuk penilaian terhadap figur tersebut.
Atas dasar itu, Boni menilai pendekatan Gibran kepada masyarakat berpotensi menjadi modal politik yang bertahan dalam jangka panjang. Ia meyakini hubungan dengan kelompok masyarakat di tingkat akar rumput dapat membantu Gibran mempertahankan dukungan meskipun terus menghadapi kritik di ruang publik.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara