REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bola basket Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan dugaan kekerasan dalam proses pembinaan atlet. Seorang pelatih di salah satu universitas di Jawa Tengah dilaporkan ke pihak kepolisian setelah sejumlah pemain menyampaikan dugaan kekerasan yang mereka alami, baik secara verbal maupun nonverbal.
Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah pemain berani membuka suara mengenai dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang pelatih. Informasi tersebut kemudian disertai sejumlah bukti pendukung, di antaranya tangkapan layar percakapan dan dokumentasi kegiatan.
Baca Juga- Timnas Basket Putra Indonesia Tetap Bidik Lolos Fase Grup Asian Games 2026 Walau Masuk Pool Berat
- Imma Do Great Basketball Bawa 12 Pebasket Putri Indonesia Tampil di Berlin
- Dewa United Academy Diresmikan, Kawah Lahirnya Talenta Baru Basket Indonesia
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbasi Jawa Tengah (Jateng) menyatakan telah menerima dan mengetahui laporan serta informasi terkait dugaan kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan bola basket wilayah mereka.
DPD Perbasi Jateng menegaskan, persoalan tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan. Menurut mereka, bola basket pada jenjang apa pun semestinya menjadi ruang yang aman, mendidik, dan suportif bagi para atlet.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa proses pembinaan tidak boleh membuka ruang bagi intimidasi, kekerasan, maupun penyalahgunaan relasi kuasa antara pelatih dan atlet.
"Apabila dari hasil penelusuran ditemukan bahwa dugaan pelanggaran tersebut benar adanya, DPD Perbasi Jawa Tengah akan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi," demikian pernyataan sikap DPD Perbasi Jateng.
DPD Perbasi Jateng menyatakan akan mendalami kasus tersebut secara menyeluruh dan berimbang. Penelusuran akan dilakukan dengan memeriksa laporan serta bukti-bukti yang beredar sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat sebelum mengambil kesimpulan dan keputusan akhir.
Mereka juga membuka ruang bagi korban maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut untuk menyampaikan laporan secara resmi. Langkah itu dinilai penting agar kasus dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi, termasuk kemungkinan pendampingan apabila diperlukan proses hukum.
View this post on InstagramLoading... Ikuti Whatsapp Channel Republika