REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang baru dilantik, Syahganda Nainggolan, dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (4/10). Pertemuan yang berlangsung dua hari setelah pelantikan di Istana Negara itu menegaskan arah baru komunikasi pemerintah yang tidak lagi bersifat satu arah.
Dalam pertemuan di bukit Hambalang tersebut, Prabowo menekankan bahwa Bakom harus bertransformasi. Lembaga ini tidak hanya bertugas sebagai corong untuk menginformasikan program dan capaian pemerintah, tetapi juga wajib menjadi telinga yang menyerap aspirasi, keluhan, dan kritik masyarakat untuk disampaikan langsung kepadanya serta kementerian terkait.
Syahganda Nainggolan menegaskan kembali pesan presiden tersebut saat serah terima jabatan di kantor Bakom pada 6 Oktober. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. Prabowo, menurutnya, ingin seluruh lapisan masyarakat memahami program pemerintah, sekaligus memastikan bahwa suara dan tantangan yang dihadapi rakyat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
Dari Pengeras Suara Menjadi Telinga
Selama ini, Bakom kerap dipandang sebagai "pengeras suara" pemerintah, terutama saat masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tugas utamanya adalah memperkuat narasi dan memperluas jangkauan pesan pemerintah kepada publik. Namun, sejak bertransformasi menjadi Bakom pada 17 September tahun lalu, lembaga ini mulai bergeser ke peran sinkronisasi, menyelaraskan narasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di bawah kepemimpinan sebelumnya, Muhammad Qodari, fokus Bakom masih pada penyampaian capaian dua tahun pertama pemerintahan Prabowo. Arus komunikasi sebagian besar masih berjalan satu arah. Arahan dari Hambalang menandai potensi perubahan signifikan, di mana Bakom kini diharapkan bertindak sebagai "telinga" sekaligus "pengeras suara".
Isyarat perubahan ini sebenarnya sudah muncul sebelumnya. Pada peringatan hari jadi partai politik pada Juli lalu, Prabowo telah menyatakan bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik, meski ia menekankan bahwa hinaan dan fitnah tidak bisa disamakan dengan aspirasi publik yang sah. Presiden menginginkan seni komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu membuka ruang dialog.
Suara Luar Masuk ke Dalam
Pergeseran menuju komunikasi dua arah ini semakin terlihat dengan penunjukan akademisi dan komentator politik Rocky Gerung sebagai salah satu dari 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di hari yang sama. Kehadiran Syahganda dan Rocky secara bersamaan menggambarkan dua saluran komunikasi yang diinginkan Prabowo: Syahganda bertugas memperkuat narasi pemerintah, sementara Rocky diharapkan membawa perspektif eksternal ke dalam lingkaran kekuasaan.
Tantangan mereka bertemu pada satu titik: bagaimana menerjemahkan suara dari luar pemerintah menjadi masukan berarti yang dapat membentuk kebijakan. Rekam jejak Syahganda sebagai aktivis dan pendiri Sabang Merauke Circle, sebuah platform analisis kebijakan publik, menambah dimensi menarik pada pengangkatannya. Kini, ia harus membuktikan kemampuannya menyerap kritik sebaik saat ia dulu menyampaikannya.
Tantangan serupa dihadapi Rocky Gerung. Untuk meredakan kekhawatiran bahwa jabatan akan menumpulkan kritiknya, Rocky menyebut penerimaan jabatan ini sebagai upaya membawa idealisme dari luar ke dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa anggota Wantimpres bertugas memberikan penilaian berbasis informasi tentang dampak kebijakan dan keselarasannya dengan visi presiden.
Namun, perubahan posisi tidak otomatis mengubah cara kerja kekuasaan. Suara kritis dari dalam bisa saja meredup jika hanya dianggap sebagai opini, dicatat sebagai umpan balik administratif, atau tersangkut di rantai birokrasi tanpa tindak lanjut yang berarti. Kritik hanya akan berdampak jika mampu menantang asumsi pemerintah dan membuka ruang koreksi sebelum masalah membesar.
Kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak menjamin suara publik akan didengar jika rantai administrasi terus menyaring atau memutus informasi sebelum mencapai pengambil keputusan. Ujian sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang menduduki jabatan, melainkan pada kesediaan pemegang kekuasaan untuk merespons keprihatinan publik dan memberi ruang bagi perbedaan pandangan untuk memengaruhi kebijakan. Jika fungsi itu berjalan, komunikasi tidak lagi sekadar alat menjelaskan keputusan, melainkan bagian dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara