Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pihaknya tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kualitas udara buruk selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara di wilayah penyangga masih beroperasi.
"Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Menurutnya, jika industri dan PLTU berbasis batubara tidak diizinkan, dampaknya akan jauh lebih besar mengurangi masalah polusi di Jakarta. Ia menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga :Pramono Perintahkan Modifikasi Cuaca Jakarta Jumat: Besok Ada AwanPramono mengatakan Pemprov selama ini telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kualitas udara.
"Jadi, apapun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, karena itulah salah satu sumber utamanya," ujarnya.
Pramono berharap pemerintah pusat ikut turun untuk koordinasi agar masalah kualitas udara bisa ditangani.
"Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," katanya.
Lihat Juga :Kualitas Udara Jakarta Memburuk Imbas El Nino, Ini Penjelasan BMKG (yoa/dal) Bagikan: url telah tercopy