REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Gelombang protes kembali mengguncang Prancis. Ratusan ribu orang turun ke jalan pada Sabtu (17/10/2026), memprotes mahalnya biaya hidup, memburuknya layanan publik, serta melemahnya sistem jaminan sosial. Aksi tersebut sekaligus menghidupkan kembali gerakan gilets jaunes atau rompi kuning yang pernah mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pada 2018.
Kantor-kantor berita melansir, aksi yang semula berlangsung damai di sejumlah kota kemudian berujung bentrokan antara demonstran dan polisi. Sejumlah bangunan publik dibakar, pertokoan dijarah, dan aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Baca Juga- Dibela Netanyahu, Pemukim Yahudi Pukuli Wali Kota Prancis dengan Batang Besi di Tepi Barat
- Bawa Senapan dalam Tas Gitar, Siswa 14 Tahun Tembaki Sekolah di Prancis
- “Sekarang Tidak Ucapkan Allahu Akbar?” Kesaksian Ungkap Kekerasan Polisi Prancis dalam Demo Pelajar
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan, lebih dari 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Sebanyak 150 personel kepolisian dilaporkan terluka.
Di Kota Limoges, gedung balai kota mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang diduga dipicu demonstran bertopeng. Di Marseille, massa sempat menerobos masuk ke gedung balai kota. Sementara di Paris, sejumlah toko dan bank menjadi sasaran penjarahan dan perusakan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengecam aksi kekerasan tersebut. Ia mengatakan, kelompok perusuh telah membajak demonstrasi yang semestinya menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak berencana menetapkan status darurat, tetapi akan menindak tegas para pelaku kekerasan.
Gelombang protes kali ini berawal dari aksi para pelajar sejak September lalu. Mereka mempersoalkan absennya guru, buruknya fasilitas sekolah, serta kondisi pendidikan yang dinilai semakin tidak memadai.
Petugas kepolisian berhadapan dengan para pengunjuk rasa dalam sebuah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan pemangkasan layanan publik di Place de la Republique, Paris, Prancis, 17 Oktober 2026. - (EPA/YOAN VALAT)
Kemarahan tersebut kemudian meluas menjadi gerakan yang menyoroti ketimpangan sosial, lemahnya belanja publik, dan menurunnya kualitas pelayanan negara.
Seruan untuk menghidupkan kembali gerakan rompi kuning turut memperbesar mobilisasi massa. Gerakan itu pertama kali mencuat pada 2018 sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kenaikan harga bahan bakar.
Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, turut mendukung demonstrasi tersebut. Mereka menyerukan kenaikan upah dan pensiun, penurunan harga, serta perlindungan terhadap layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika