REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK — Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof Mohammad Nuh mendorong Nahdlatul Ulama (NU) meninggalkan model kepemimpinan yang berbasis rivalitas dalam proses pemilihan ketua umum. Ia menilai NU perlu mengedepankan musyawarah mufakat dan membangun pola collective leadership atau kepemimpinan kolektif.
Nuh mengatakan, model kepemimpinan personal atau personal leadership sudah tidak lagi relevan untuk menjawab kebutuhan organisasi NU ke depan. Menurut dia, kepemimpinan NU harus dibangun atas semangat kebersamaan dan kolaborasi.
Baca Juga- Menko Polkam Ungkap Luas Kebakaran Hutan Capai 107 Hektare
- Jakarta Kejar 100 Persen Layanan Air Perpipaan, 7.000 Km Pipa Baru Disiapkan
- Israel Gusur Warga Palestina Lewat Rencana Pengembangan Situs Arkeologi
"Kita ingin bergeser dari yang tadinya sifatnya kompetisi, kalau kompetisi pasti sifatnya rivalitas. Oleh karena itu, kita geser menjadi kolaborasi, kebersamaan. Musyawarah mufakat harus diutamakan terlebih dahulu dibanding dengan ujuk-ujuk voting,"ujar Nuh saat sambutan dalam pembukaan Bahtsul Masail Pra Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, Sabtu(8/8/2026).
Menurut menteri pendidikan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, kompetisi dalam pemilihan kepemimpinan berpotensi melahirkan rivalitas antarcalon. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan dan saling mendegradasi di antara kelompok pendukung.
Karena itu, Prof Nuh menilai proses pemilihan pemimpin NU harus diarahkan untuk mencari titik temu, bukan sekadar memenangkan kandidat tertentu."Era personal leadership itu sudah selesai. Kita bergeser ke collective leadership,”kata dia.
Sejumlah santri menunggu kedatangan Presiden Perbowo Subianto saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syachona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Munas dan Konbes tersebut diantaranya memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU pada 1-5 Agustus 2026 dengan lokasi yang masih menunggu keputusan resmi PBNU. - (ANTARA FOTO/Moch Asim)
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika